Sistem Pemerintahan Indonesia Kurun Orde Lama

Masa Orde Lama yakni periode pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Untuk pemahaman , masa berjalan , kelebiahan dan kekurangannya , mari kita ulas lebih lanjut metode pemerintahan pada periode ini.

Pengertian Orde Lama

Setelah kemerdekaan , Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan diantaranya orde lama , orde gres , dan reformasi. Orde lama yakni istilah bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berjalan pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Pada periode ini , Presiden Soekarno berlaku selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Predisen Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno

Sistem Pemerintahan Orde Lama

Pada masa orde lama , metode pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan metode pemerintahan presidensial , parlementer , demokrasi liberal , dan metode pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan metode pemerintahan masa Soekarno:

Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada tahun 1945-1950 , terjadi perubahan metode pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dimana dalam metode pemerintahan presidensial , presiden memiliki kegunaan ganda , yakni selaku badan administrator dan merangkap sekaligus selaku badan legislatif.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut Penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa orde lama:

Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah , dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang ialah wewenang MPR.

Terjadinya perubahan metode kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Masa pemerintahan pada tahun 1950-1959 disebut masa liberal , alasannya yakni yaitu dalam politik maupun metode ekonominya memakai prinsip-prinsip liberal. Pada di saat negara kita menganut metode demokrasi liberal , terdapat ciri-ciri metode pemerintahan selaku berikut:

• Presiden dan wakil presiden tidak sanggup diusik gugat.
• Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
• Presiden berhak membubarkan DPR.
• Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
• Pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Presiden Soekarno memerintah memakai konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dewan Konstituante diserahi kiprah bikin undang-undang dasar yang gres sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga sanggup bikin konstitusi baru. Akhirnya , Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 , yang membubarkan Konstituante. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

• Pembentukan MPRS dan DPAS
• Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
• Pembubaran Konstituante

Tahun 1959 – 1968 (Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi terpimpin yakni suatu metode demokrasi dimana seluruh keputusan serta fatwa berpusat pada pemimpin negara , yakni Presiden Soekarno. Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi aneka macam penyimpangan yang membuat beberapa insiden besar di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin yaitu:

• Pancasila diidentikkan dengan NASAKOM (Nasionalis , Agama , dan Komunis)
• Produk hukum yang setingkat dengan undang-undang (UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden (penpres) ketimbang persetujuan
• MPRS mengangkat Soekarno selaku presiden seumur hidup
• Presiden membubarkan dewan legislatif hasil pemilu 1955
• Presiden menyatakan perang dengan Malasya
• Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB
• Hak Budget tidak jalan

Pada masa ini terjadi kompetisi antara Angkatan Darat , Presiden , dan PKI. Persaingan ini meraih klimaks dengan terjadinya perisiwa Gerakan 30 September 1965 yang ditangani oleh PKI. Adapun efek dari insiden G 30 S yakni :

• Demostrasi menentang PKI
• Mayjen Soeharto menjadi Panglima AD
• Keadaan ekonomi yang buruk
• Kabinet seratus menteri
• Munculnya TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat)

Tritura yakni akronim dari tri tunturan rakyat atau tiga permintaan rakyat yang dicetuskan dan diserukan oleh para mahasiswa KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan disokong oleh ABRI pada tahun 1965. Tuntutan ini ditujukan terhadap Pemerintah. Isi TRITURA yaitu:

1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
2. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
3. Penurunan harga barang-barang.

Peralihan Kekuasaan politik dari Orde lama ke Orde Baru

Terjadinya insiden G 30 S PKI sungguh mempunyai pengaruh terhadap proses peralihan  pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru. Berikut proses peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru:

Tanggal 16 Oktober 1966 Mayjen Soeharto sudah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal.

Keberanian KAMI dan KAPPI yang menampilkan potensi bagi Mayjen Soeharto untuk menampilkan jasa baik demi pulihnya kemacetan roda pemerintahan sanggup diakhiri. Untuk itu ia menyuruh tiga Jenderal yakni M.Yusuf , Amir macmud dan Basuki Rahmat oleh Soeharto untuk menemui presiden guna menampilkan tawaran itu pada tanggal 11 Maret 1966. Sebagai kesannya lahirlah surat perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR).

SUPERSEMAR atau Surat Perintah Sebelas Maret yakni surat perintah yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Isinya berupa isyarat Presiden Soekarno terhadap Letjen Soeharto , selaku Menteri Panglima Angkatan Darat , untuk mengambil segala langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menemani jalannya pemerintahan pada di saat itu. Sampai di sekarang ini belum ada yang tahu secara tentu isi supersemar.

• Pada tanggal 7 februari 1967 , jenderal Soeharto memperoleh surat rahasia dari Presiden lewat perantara Hardi S.H. Pada surat tersebut di lampiri suatu rancangan surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari terhadap pemegang Supersemar.

• Pada 11 Februari 1967 Jend. Soharto mengajukan rancangan yang sanggup dipakai untuk memudahkan solusi konflik. Konsep ini berisi wacana pernyataan presiden berhalangan atau presiden menyerahkan kekuasaan pemerintah terhadap pemegang Supersemar sesuai dengan ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966 , presiden kemudian meminta waktu untuk mempelajarinya.

• Pada tanggal 12 Februari 1967 , Jend.Soeharto kemudian berjumpa kembali dengan presiden , presiden tidak dapat  menerima  rancangan tersebut alasannya yakni yaitu tidak menyepakati pernyataan yang isinya berhalangan.

• Pada tanggal 20 Februari 1967 ditandatangani rancangan ini oleh presiden sesudah diadakan sedikit perubahan yakni pada pasal 3 di tambah dengan kata-kata mempertahankan dan menegakkan revolusi.

• Pada tanggal 23 Februari 1967 , pukul 19.30 bertempat di Istana Negara presiden /Mendataris MPRS/ Panglima tertinggi ABRI dengan resmi sudah menyerahkan kekuasaan pemerintah terhadap pengemban Supersemar yakni Jend.Soeharto. 

• Pada bulan Maret 1967 , MPRS mengadakan sidang istimewa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto selaku pejabat presiden RI.

• Setelah turunnya Presiden Soekarno dari bangku kepresidenan maka berakhirlah orde lama. Kepemimpinan disahkan terhadap Jendral Soeharto yang menanamkan masa kepemimpinanya selaku orde baru.

Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Lama

Masa Pemerintahan Orde Lama memang mencakup pemerintahan yang mengalami banyak transisi metode pemerintahan dan banyak insiden penting yang terjadi di dalamnya. Berikut keistimewaan dan kelemahan masa Pemerintahan Orde lama:

Kelebihan Masa Orde Lama

• Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan-gagasan dalam politik luar negeri.
• Indonesia sukses merebut kembali Irian Barat dari Belanda lewat jalur diplomasi dan militer
• Kepemimpinan Indonesia di mata dunia Internasional mempunyai sumbangsih besar , yakni selaku penggagas gerakan Non blok dan Pemimpin Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diadakan pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi Asia Afrika tersebut membuahkan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961.
• Mampu membangun integritas nasional yang kuat

Kekurangan Masa Orde Lama

• Penataan kehidupan konstitusional yang tidak berjalan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
• Situasi politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya perubahan kabinet yang meraih 7 kali perubahan kabinet.
• Sistem demokrasi terpimpin. Kekuasaan Presiden Soekarno yang sungguh Dominan , Sehingga kehidupan politik tidak berkembang demokratis.
• Pertentangan ideologi antara nasionalis , agama dan komunis (NASAKOM)
• Terjadinya inflasi yang membuat harga kebutuhan utama menjadi tinggi.

Demikian sedikit ulasan wacana pemerintahan masa Ir. Soekarno yang sering disebut sistem pemerintahan indoneisa masa orde lama , mudah-mudahan sanggup berharga untuk anda , terimakasih.