Sistem Kepartaian Di Indonesia

Partai politik pertama-tama lahir di Eropa Barat. Dengan meluasnya ide bahwa rakyat merupakanfaktor yang perlu dipertimbangkan serta diikutsertakan dalam proses politik , maka lahirnya partai politik merupakan selaku penghubung antara rakyat dan pemerintah. Di negara yang menganut paham demokratis , rakyat berhak ikut serta untuk menegaskan siapa pun yang patut menjadi wakil rakyat dan menjadi pemimpin mereka yang nantinya akan menegaskan kebijakan umum.

Definisi Partai Politik
UU No 2 Tahun 2008 - Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan hasrat untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota , penduduk , bangsa dan negara , serta memelihara keutuhan NKRI menurut Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Partai Politik
Tujuan partai politik merupakan untuk menjangkau dan menjaga tahta kekuasaan untuk merealisasikan rencana jadwal yang sudah disusun oleh mereka sesuai ideologi yang dianut.

Fungsi Partai Politik

• Mobilisasi dan Integrasi
• Alat pembentukan imbas kepada perilaku memilih
• Alat penjelasan jelas pilihan-pilihan kebijakan
• Alat perekrutan pemilih

Pengertian Sistem Kepartaian

Menurut Ramlan Subekti(1992) - Sistem Kepartaian adalah opola perilaku dan interaksi diantara partai politik dalam sebuah metode politik.
Austin Ranney(1990)- Sistem Kepartaian merupakan pengertian kepada karakteristik biasa pertentangan partai dalam lingkungan dimana mereka berkiprah yang sanggup digolongkan menurut beberapa kriteria.
Riswanda Imawan (2004)- Sistem Kepartaian merupakan rujukan interaksi partai politik dalam satu metode politik yang menegaskan format dan mekanisme kerja satu metode pemerintahan.
Hague and Harrop(2004) - Sistem Kepartaian merupakan interaksi antara partai politik yang perolehan suaranya signifikan.

Sistem Kepartaian Indonesia menganut metode multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A(2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dianjurkan oleh partai politik atau campuran partai politik. Frasa campuran partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atatu lebih yang bergabung untuk mengusung seorang kandidat pasangan presiden dan wakio presiden dan berkompetisi dengan kandidat lain yang dianjurkan partai-partai lain. Ini artinya metode kepartaian di Indonesia mesti dibarengi oleh minimal 3 partai politik atau lebih.
Sejak periode kemerdekaan , bahu-membahu Indonesia sudah menyanggupi amanat pasal tersebut. Melalui Keputusan wapres No X/1949 , penyeleksian biasa pertama tahun 1955 dibarengi oleh 29 partai politik dan juga akseptor independen.
Pada masa pemerintahan orde gres , Presiden Soeharto menatap terlalu banyaknya partai politik memicu stabilitas poltik terusik , maka Presiden Soeharto pada waktu itu mempunyai kesibukan untuk mempersempit jumlah partai politik akseptor pemilu. Pemilu tahun 1971 dibarengi oleh 10 partai politik dan pada tahun 1974 akseptor pemilu tinggal tiga partai politik saja. Presiden Soeharto merestrukturisasi partai politik menjadi tiga partai(Golkar , PPP , PDI) yang merupakan hasil penggabungan beberapa partai. Walaupun jikalau dilihat secara jumlah , Indonesia masih menganut metode multi partai , tetapi banyak jago politik menyatakan pertimbangan metode kepartaian di saat itu merupakan metode kepartaian tunggal. Ini dikarenakan walaupun jumlah partai politik masa orde gres menyanggupi syarat metode kepartaian multi partai tetapi dari sisi kesanggupan persaingan ketiga partai tersebet tidak seimbang.

Pada masa Reformasi 1998 , terjadilah liberasasi di segala faktor kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan pengaruh serupa dengan diberikannya ruang bagi penduduk untuk merepresentasikan politik mereka dengan mempunyai hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di periode permulaan reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini pasti sungguh jauh berlainan dengan periode orba.

Pada tahun 2004 akseptor pemilu menyusut dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan sudah diberlakukannya ambang batas(Electroral Threshold) sesuai UU no 3/1999 wacana PEMILU yang mengontrol bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjtnya merupakan parpol yang menjangkau sedikitnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politikyang tidak meraih ambang batas boleh mengikuti pemilu berikutnya dengan cara bergabung dengan partai yang lain dan mendirikan parpol baru.
tuk partai politik baru. Persentase threshold sanggup dinaikkan jikalau dirasa perlu seumpama persentasi Electroral Threshold 2009 menjadi 3% sehabis sebelumnya pemilu 2004 cuma 2%. Begitu juga berikutnya pemilu 2014 ambang batas dapat juga dinaikan lagi atau diturunkan.

Baca: Kelebihan dan Kekurangan Sistem Kepartaian Indonesia
dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia