Lembaga Pemerintahan Kementerian Dan Non Kementerian

Pengertian Lembaga Kementerian dan Tugasnya

Presiden di ada dua macam , adalah lembaga Kementerian yang dipimpin oleh Menteri dan Non Kementerian yang dipimpin seorang kepala atau ketua.

Landasan hukum Kementerian yaitu Bab V Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi permasalahan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan , pengubahan , dan pembubaran kementerian negara dikontrol dalam undang-undang. 

Lebih lanjut , kementerian dikontrol dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 perihal Organisasi Kementerian Negara. 

Berikut Nama-Nama Kementerian di Indonesia beserta tugasnya:

Kementerian koordinator yang mempunyai peran sinkronisasi dan kerjasama permasalahan kementerian-kementerian yang berada dalam kewenangannya.

Kementerian Koordinator Bidang Politik , Hukum , dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)

Kementerian yang mempunyai peran mengatasi permasalahan pemerintahan dengan nomenklatur kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

Kementerian yang mempunyai tanggung jawab permasalahan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)

Kementerian Agama (Kemenag)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Kementerian Kehutanan (Kemenhut)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknas)

Kementerian Perdagangan (Kemendag)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

Kementerian Pertanian (Kementan)

Kementerian Sosial (Kemensos)

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)

Kementerian yang bertugas mengurusi permasalahan pemerintahan selaku bentuk penajaman , kerjasama , dan sinkronisasi jadwal pemerintah

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

Kementerian Lingkungan Hidup (Menlh)

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemenegpdt)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP & PA)

Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)

Pengertian Lembaga Non Kementerian (LPNK) dan Tugasnya                                                                                            

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yaitu lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk menjalankan peran pemerintahan di bidang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh kementerian/instansi , bersifat nasional , strategis , lintas kementerian/instansi , lintas sektor dan lintas wilayah. Selain itu , LPNK juga menunjang peran yang dijalankan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung terhadap presiden lewat menteri yang mengoordinasikan

Susunan Organisasi dan Tata Lembaga Pemerintahan Non Kementerian berisikan :

Kepala

Sekretariat Utama

Deputi

Inspektorat Utama.

Berikut Nama-Nama Lembaga Non Kementerian di Indonesia:

1.         Arsip Nasional Republik Indonesia

2.         Badan Intelijen Negara

3.         Badan Kepagawaian Negara

4.         Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

5.         Badan Koordinasi Pananaman Modal

6.         Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

7.         Badan Meteorologi , Klimatologi , dan Geofisika

8.         Badan Narkotika Nasional

9.         Badan Nasional Penanggulangan Bencana

10.       Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

11.       Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

12.       Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

13.       Badan Pengawas Tenaga Nuklir

14.       Badan Pengawasan Obat dan Makanan

15.       Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

16.       Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

17.       Badan Pertanahan Nasional

18.       Badan Pusat Statistik

19.       Badan SAR Nasional

20.       Badan Standardisasi Nasional

21.       Badan Tenaga Nuklir Nasional

22.       Lembaga Administrasi Negara

23.       Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

24.       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

25.       Lembaga Ketahanan Nasional

26.       Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

27.       Lembaga Sandi Negara

28.       Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Demikian penjelasan perihal lembaga Kementerian dan Non Kementerian. Semoga bermanfaat. Silakan datangi postingan lainnya.