Ketatanegaraan Indonesia-Struktur Pemerintahan-Amandemen

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 , tidak menganut suatu metode negara manapun , tetapi yakni suatu metode khas menurut kepribadian bangsa indonesia , tetapi metode ketatanegaraan Republik indonesia tidak terlepas dari fatwa Trias Politica Montesquieu. Ajaran trias politica tersebut yakni fatwa wacana pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yakni Legislatif , Eksekutif , dan Judikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan terhadap satu tubuh berdikari , artinya masing-masing tubuh itu satu sama lain tidak sanggup saling mempengaruhi dan tidak sanggup saling meminta pertanggung jawaban.
Apabila fatwa trias politika diartikan suatu fatwa pemisahan kekuasaan maka terperinci Undang-undang Dasar 1945 menganut fatwa tersbut , oleh lantaran yakni memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan , dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan terhadap suatu alat peralatan negara.
Chart Flow di bawah adalah perbedaan struktur pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah amandemen UUD1945. Perbedaan mendasarnya yakni kedudukan MPR yang bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

• Eksekutif(Presiden , wakil dan menteri kabinet) mempunyai kegunaan pelaksana undang-undang dalam menjalankan negara
• Legislatif(DPR) mempunyai kegunaan bikin undang-undang
• Yudikatif(MA) mempunyai kegunaan memertahankan pelaksanaan undang-undang.

Lembaga yang lain yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) , Komisi Yudisial(KY) dan Mahkamah Konstitusi(MK). Setelah amandemen tidak ada lagi Dewan Pertimbangan Agung dan diganti suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi pesan yang tersirat dan pertimbangan terhadap Presiden

Tugas , Fungsi , dan Wewenang Lembaga Negara

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR)
MPR ialah lembaga negara(bukan lagi lemabag tertinggi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945) yang beranggotakan semua anggota tubuh legislatif dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR yakni lima tahun sama mirip masa jabatan tubuh legislatif dan DPD dan MPR paling sedikit mesti bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara.  Fungsi , kiprah dan wewenang MPR yakni selaku berikut:

1.  Mengubah dan menentukan UUD
2. Melantik presiden dan wakil Presiden
3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai UUD

Hak dan Kewajiban anggota MPR dalam menjalankan kiprah dan wewenang
hak anggota dpr

1. mengusulkan pergantian pasal-pasal UUD.
2. menentukan sikap dan opsi dalam pengambilan keputusan
3. memilih dan dipilih
4. membela diri
5. imunitas
6. protokoler
7. keuangan dan administratif

kewajiban anggota MPR

1. mengamalkan Pancasila
2. menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan peratura perundang-undangan
3. menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional
4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan eksklusif , kalangan , dan golongan
5. melaksanakan peranan selaku wakil rakyat dan wakil daerah

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR yakni lembaga negara yang berfungsi selaku lembaga perwakilan rakyat. Anggota tubuh legislatif terpilih lewat penyeleksian biasa legislatif yang disertai partai politik pengusung kandidat anggota legislatif.Dewan Perwaklian Rakyat berisikan DPR(Pusat) dan DPRD(daerah).

Keanggotaan tubuh legislatif yang berjumlah 560 orang sesuai UU Pemilu no 10 tahun 2008 didirikan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Masa jabatan ini rampung saat anggota tubuh legislatif baru mengucap sumpah/janji oleh ketua MA dalam sidang paripurna .

Wewenang DPR

1. Membuat Undang-undang(fungsi legislasi)
2. Menetapkan APBN(fungsi anggaran)
3. Mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang(fungsi pengawasan)

Hak-hak anggota DPR

1. Hak Interpelasi
2. Hak Angket
3. Hak menyatakan pendapat

3.Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah ialah lembaga negara yang berisikan perwakilan dari tiap provinsi yang diseleksi lewat penyeleksian umum. Jumlah anggota DPD optimal yakni 1/3 jumlah anggota tubuh legislatif dan banyaknya anggota tiap provinsi tidak sama , optimal 4 orang. Masa jabatan sama mirip dewan perwakilan rakyat , lima tahun. Anggota DPD berdomisili di provinsinya dan berada di Ibu Kota negara saat diadakan sidang.

Wewenang:

1. Lembaga negara baru selaku langkah kepraktisan bagi keterwakilan kepentingan tempat dalam tubuh perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya delegasi tempat dan delegasi golongan yang diangkat selaku anggota MPR.
2.  Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
3. Dipilih secara eksklusif oleh penduduk di tempat lewat pemilu.
4. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berhubungan dengan otonomi wilayah , kekerabatan pusat dan wilayah , RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

4. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Indonesia ialah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan direktur menjalankan roda pemerintahan. Presiden dan wkil presiden diseleksi eksklusif lewat pemilu oleh rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 sekarang. Masa jabatan presiden dan wakil presiden yakni lima tahun semenjak mengucap komitmen dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Dalam menjalankan acara dan kebijakan , pelaksanaannya mesti sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945.

Wewenang Presiden selaku kepala negara

1. membuat perjanjian dengan negara lain lewat kontrak DPR
2. mengangkat duta dan konsul
3. menerima duta dari negara asing
4. memberi gelar , tanda jasa , tanda kohormatan terhadap WNI ataupun WNA yang berjasa bagi Indonesia.

Wewenang Presiden selaku kepala pemerintahan

1. menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai UUD
2. berhak merekomendasikan RUU terhadap DPR
3. menetapkan peraturan pemerintah
4. memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan seluruh undang-undang dan peraturann dengan selurus-lurusnya serta berbakti terhadap Nusa dan Bangsa
5. memberi pengampunan hukuman dan rehabilitasi
6. memberi amnesti dan pembatalan dengan pertimbangan dpr

Selain selaku kepala negara dan kepala pemerintahan , Presiden ialah panglima angkatan tertinggi yang mempunyai wewenang selaku berikut:

1. menyatakan perang , perdamaian , perjanjian dengan negara lain dengan kontrak DPR
2. membuat perjanjian internasional dengan kontrak DPR
3. menyatakan kondisi bahaya

5. Mahkamah Agung

Mahkamah agung ialah pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah agung yakni peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh suatu Mahkamah Agung dan tubuh peradilan dibawahnya serta oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan aturan ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung ialah lembaga yang sanggup bangkit diatas kaki sendiri dan mesti bebas dari imbas cabang-cabang kekuasaan yang lain.Dalam relevansinya dengan Mahkamah Konstitusi , MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan selaku hakim di Mahkamah Konstitusi.
Wewenang MA antara lain:

1. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman , yakni kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan aturan dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
2. memiliki weweang menagili di tingkat kasasi , menguji peraturan perundang-udangan dibawah UU terhadap UU
3. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi
4. memberikan pertimbangan (presiden mengajukan grasi)

6. Mahkama Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2)

1. untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar ,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar , 
3. memutus pembubaran partai politik , dan 
4. memutus perkelahian wacana hasil penyeleksian umum. 

Disamping itu , MK juga wajib memamerkan putusan atas pertimbangan tubuh legislatif perihal prasangka pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres menurut UUD.Dengan kewenangan tersebut , terperinci bahwa MK mempunyai kekerabatan tata kerja dengan semua lembaga negara yakni apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK

7. Badan Pemeriksa Keuangan

BPK ialah lembaga yang bebas dan sanggup bangkit diatas kaki sendiri untuk menyelediki pengelolaan dan tanggung jawab wacana keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan terhadap dewan perwakilan rakyat , DPD , dan DPRD.Dengan pengaturan BPK dalam Undang-Undang Dasar , terdapat kemajuan yakni menyangkut pergantian bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan kiprah pemeriksaan secara fungsional. Karena dikala ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan mesti menyerahkan balasannya itu selain pada tubuh legislatif juga pada DPD dan DPRD.Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN , kekerabatan BPK dengan tubuh legislatif dan DPD yakni dalam hal proses penyeleksian anggota BPK.

Wewenang :

1. Anggota BPK diseleksi tubuh legislatif dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
2. Berwenang memantau dan menyelediki pengelolaan keuangan negara (APBN) dan tempat (APBD) serta menyediakan hasil pemeriksaan terhadap tubuh legislatif dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
3. Berkedudukan di ibukota negara dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi.
4. Mengintegrasi kiprah BPKP selaku instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

8. Komisi Yudisial
Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) memastikan bahwa kandidat hakim agung dianjurkan Komisi Yudisial terhadap tubuh legislatif untuk mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak sanggup dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim ialah jabatan kehormatan yang mesti dihormati , dijaga , dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam relevansinya dengan MA , kiprah KY cuma dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung , sedangkan pengusulan pengangkatan hakim yang lain , mirip hakim MK tidak dikaitkan dengan KY.Demikian beberapa catatan perihal kiprah , fungsi serta kekerabatan antar lembaga.