Berakhirnya Orde Gres Dan Lahirnya Reformasi

. Senang sekali rasanya kali ini sanggup kami bagikan materi IPS Sejarah Kelas 9 Bab Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi. Silakan disimak postingan selengkapnya , , ,

BERAKHIRNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI

A Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru

1. Tritura (Tri Tuntutan Rakyat)

Aksi yang dijalankan oleh Gerakan 30 September secepatnya diketahui oleh penduduk bahwa PKI terlibat di dalamnya. Oleh lantaran itu banyak sekali elemen penduduk mengerjakan demonstrasi-demonstrasi menuntut terhadap pemerintah untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Akan tapi pemerintah tidak secepatnya mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap PKI yang sudah mengerjakan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Apalagi kondisi ekonomi yang memburuk , harga-harga membumbung tinggi sehingga memperbesar penderitaan rakyat. Hal inilah yang melatarbelakangi hadirnya kesatuan-kesatuan aksi. Pada tanggal 25 Oktober 1965 terbentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selanjutnya dibarengi oleh kesatuan- kesatuan agresi lainnya , misalnya Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) , Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) , Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) , Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) , Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI) , dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Ketika gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI makin keras pemerintah tidak secepatnya mengambil tindakan. Oleh lantaran itu pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan-kesatuan agresi yang tergabung dalam Front Pancasila mengunjungi DPR- GR menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang tenar dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Adapun Tri Tuntutan Rakyat itu merupakan selaku berikut.

a. Pembubaran PKI.

b. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S / PKI.

c. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Ketiga permintaan di atas menginginkan pergeseran di bidang politik , yaitu pembubaran PKI beserta ormasormasnya dan pencucian kabinet dari elemen G30 S /PKI. Selain itu juga prospek adanya pergeseran ekonomi yaitu penurunan harga.

2. Surat Perintah Sebelas Maret 

Aksi untuk menentang terhadap G 30 S /PKI makin meluas memicu pemerintah merasa tertekan. Oleh lantaran itu setelah mengerjakan obrolan dengan beberapa anggota kabinet dan perwira ABRI di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966 , Presiden Sukarno alhasil menyepakati menampilkan perintah terhadap Letnan Jenderal Suharto selaku Panglima Angkatan Darat dan

Pangkopkamtib untuk memulihkan kondisi dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini tenar dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).

3. Sidang Umum MPRS 

Sidang Umum IV MPRS yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 1966 sudah menciptakan beberapa ketetapan yang sanggup memperkokoh tegaknya Orde Baru antara lain selaku berikut.

1)       Ketetapan MPRS No. IX ihwal Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret.

2)       Ketetapan MPRS No. XXV ihwal Pembubaran PKI dan ormasormasnya serta larangan penyebaran pemikiran Marxisme- Komunisme di Indonesia.

3)       Ketetapan MPRS No. XXIII ihwal Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi , Keuangan , dan Pembangunan.

4)       Ketetapan MPRS No. XIII ihwal Pembentukan Kabinet Ampera yang diperintahkan terhadap Pengemban Tap MPRS No. IX.

4. Nawaksara

MPRS meminta pertanggungjawaban terhadap Presiden Sukarno dalam Sidang Umum MPRS 1966 atas terjadinya pemberontakan G30 S/ PKI , kemerosotan ekonomi dan moral. Untuk menyanggupi undangan MPRS tersebut maka Presiden Sukarno menyodorkan amanatnya pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara (sembilan pasal). Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak menyanggupi impian rakyat lantaran tidak menampung secara terang akal Presiden/Mandataris MPRS tentang peristiwa G 30 S /PKI serta kemerosotan ekonomi dan moral. Oleh lantaran itu MPRS meminta terhadap Presiden untuk melengkapi Nawaksara tersebut. Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden Soekarno menampilkan pemanis Nawaksara. Akan tapi isinya juga tidak bikin puas banyak pihak. Oleh lantaran itu DPRGR mengajukan resolusi dan memorandum tanggal 9 Februari 1967 menolak Nawaksara berikut pelengkapnya. Selanjutnya DPR- GR merekomendasikan terhadap MPRS agar mengadakan Sidang spesial untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan mengangkat Pejabat Presiden.

Pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan terhadap pengemban Ketetapan MPRS No. IX , Jenderal Soeharto. Peristiwa penyerahan kekuasaan yang dijalankan atas prakarsa Presiden Soekarno ini merupakan peristiwa penting dalam  upaya menanggulangi suasana pertentangan pada waktu itu. Penyerahan kekuasaan ini ternyata memperoleh respon yang positif dari penduduk biasa dan ABRI.

5. Politik Luar Negeri

Politik mancanegara Indonesia pada masa yang cenderung terhadap salah satu blok pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia. Oleh lantaran itu Orde Baru bertekad untuk untuk mengoreksi bentuk-bentuk penyelewengan politik mancanegara Indonesia pada masa Orde Lama. Politik mancanegara yang memihak terhadap salah satu blok dinyatakan salah oleh MPRS (kemudian MPR). Indonesia mesti kembali ke politik mancanegara yang bebas dan aktif serta tidak memencilkan diri. Sebagai landasan kebijakan politik mancanegara Orde Baru sudah ditetapkan dalam Tap No. XII/ MPRS / 1966. Menurut rumusan yang sudah ditetapkan MPRS , maka jelaslah bahwa politik mancanegara RI secara keseluruhan mengabdikan diri terhadap kepentingan nasional. Sesuai dengan kepentingan nasional , maka politik mancanegara RI yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak terhadap salah satu blok ideologi yang ada. Namun bukanlah politik yang netral , tapi suatu politik mancanegara yang tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta militer. Sebagai wujud dari pelaksanaan politik mancanegara bebas dan aktif pada masa Orde Baru mengerjakan langkah- langkah selaku berikut.

1)       Menghentikan politik konfrontasi dengan Malaysia setelah ditandatanganinya persetujuan untuk menormalisasi korelasi bilateral Indonesia-Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966. Selanjutnya sejak 31 Agustus 1967 kedua pemerintah sudah membuka korelasi diplomatik pada tingkat Kedutaan Besar.

2)       Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 1966 setelah meniggalkan PBB sejak 1 Januari 1965. Sebab selama menjadi anggota tubuh dunia , yaitu sejak 1950-1964 , Indonesia sudah memukau banyak manfaatnya.

3)       Indonesia ikut berinisiatif terbentuknya suatu organisasi kolaborasi regional di kawasan Asia Tenggara yang disebut Association of South East Asian Nations (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 1967.

6. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum pada masa Orde Baru pertama kali dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Pemilu pada waktu itu berlainan dengan pemilu tahun 1955 dikarenakan sudah menggunakan tata cara distrik bukan tata cara proporsional. Dalam sistim distrik ini partai-partai mesti memperebutkan perwakilan yang ditawarkan untuk sesuatu daerah. Suara yang terkumpul di suatu kawasan tidak sanggup dijumlahkan dengan suatu partai itu yang terkumpul di kawasan lain. Pemilu tahun 1977 dibarengi oleh 10 kontestan , yaitu PKRI , NU , Parmusi , Parkindo , Murba , PNI , Perti , IPKI , dan Golkar. Dalam pemilu kali ini dimenangkan oleh Golkar. Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 yang kali ini dibarengi oleh 3 organisasi penerima pemilu , yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , Golongan Karya (Golkar) , dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selanjutnya pemilu-pemilu di Indonesia selama Orde Baru senantiasa dimenangkan oleh Golongan Karya.

7. Sidang MPR Tahun 1973

Dengan Pemilu I 1971 , maka untuk pertama kali RI memiliki MPR tetap , yaitu bukan MPRS. Pimpinan MPR dan dewan perwakilan rakyat hasil Pemilu I merupakan Idham Chalid. Selanjutnya MPR ini mengadakan sidang pada bulan Maret 1973 yang menciptakan beberapa keputusan di antaranya selaku berikut.

1) Tap IV /MPR /73 ihwal Garis- garid Besar Haluan Negara selaku pengganti Manipol.

2) Tap IX /MPR /73 ihwal penyeleksian Jenderal Soeharto selaku Presiden RI.

3) Tap XI /MPR /73 ihwal penyeleksian Sri Sultan Hamengkubuwana IX selaku Wapres RI.

Dengan demikian RI sudah memiliki Presiden dan Wapres sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

B , Data Statistik Ekonomi Orde Baru

Pada permulaan Orde Baru jadwal pemerintah diarahkan untuk menyelamatkan ekonomi nasional utamanya upaya menekan inflasi , evakuasi keuangan negara dan penjagaan keperluan utama rakyat. Kenaikan harga pada permulaan tahun 1966 yang menampilkan tingkat inflasi 650 % setahun tidak memungkinkan pemerintah untuk mengerjakan pembangunan dengan segera akan tapi mesti mengerjakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi apalagi dahulu. Dengan stabilisasi untuk menekan inflasi agar harga barang-barang tidak membumbung tinggi. Sedangkan rehabilitasi untuk memperbaiki fasilitas dan prasarana fisik.

Program “Pembangunan Nasional Berencana” yang dicanangkan Orde Baru dilaksankan secara sedikit demi sedikit dan bersiklus lewat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pelita I yang dimulai pada tanggal 1 April 1969 dengan tujuan untuk mengembangkan taraf hidup rakyat dan sekaligus menaruh dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Sedangkan sasaran yang akan diraih merupakan pangan , sandang , perbaikan prasarana , perumahan rakyat , ekspansi lapangan kerja dan kemakmuran rohani. Untuk membiayai pembangunan pada Pelita I digali sumber- sumber keuangan dan simpanan pemerintah , kredit jangka menengah dan jangkan panjang dari perbankan , penanaman modal dan reinvestasi oleh perusahaan swasta nasional , perusahaan gila dan perusahaan negara serta sumbangan proyek luar negeri. Dengan mengerjakan pembangunan maka pada simpulan Pelita I yaitu tanggal 31 Maret 1974 terjadi penigkatan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang pertanian utamanya beras mengalami peningkatan rata- rata 4 % setahun. Sedangkan bikinan kayu rata-rata 37 ,4 % setahun. Kenaikan bikinan beras ini dikarenakan adanya ekspansi areal pertanian dan terlaksananya jadwal Bimas dan Inmas serta dengan Panca Usaha Tani.

Selain bikinan beras , ekspor ikan dan udang juga mengalami peningkatan rata-rata 62 % setahun. Produksi industri juga mengalami peningkatan utamanya pupuk Pusri di Palembang dan mulai bekerjanya Petrokimia Gresik. Sedangkan industri tekstil mengalami perkembangan pesat , baik dalam bikinan benang tenun maupun materi tekstil. Benang tenun meningkat dari 177.000 bal pada permulaan Pelita I menjadi 316. 247 pada simpulan Pelita I , sedangkan materi tekstil dari 449 , 8 juta menjadi 920 juta meter. Adapun grafik bikinan beras , industri tekstil , hasil pembuatan minyak maupun arus turis ke Indonesia dalam kurun waktu Pelita I merupakan selaku berikut.

Pada Pelita II yang dimulai pada tanggal 1 April 1974 dalam acara ekonomi di Indonesia banyak menghadapi tantangan. Merosotnya acara ekonomi di negara-negara industri memicu berkurangnya ekspor banyak sekali hasil bikinan Indonesia. Sementara itu inflasi yang terjadi di negara-negara industri memicu naiknya harga barang- barang modal yang dikehendaki dalam pembangunan. Walaupun banyak tantangan dalam acara ekonomi Indonesia akan tapi secara keseluruhan dalam Pelita II pertumbuhan ekonomi rata-rata meraih 7 % setahun. Produksi tekstil meningkat dari 900 juta menjadi 1 ,3 milyar meter. Bila sebelum Pelita II Indonesia mengimpor pupuk urea maka pada simpulan Pelita II Indonesia sukses mengekspor pupuk urea ke negara-negara ASEAN utamanya Filipina dan Muangthai. Sedangkan bikinan semen juga meningkat dari 900 ribu ton menjadi 5 juta ton. Selanjutnya pada tahun 1983 /1984 (akhir Pelita IV) ekonomi di Indonesia menampilkan peningkatan , misalnya bikinan beras pada tahun 1973 meraih 14 , 61 juta ton sedangkan pada tahun 1983 /1984 meningkat menjadi 25 , 4 juta ton. Sedangkan bikinan tekstil pada tahun 1973 meraih 926 , 7 juta meter dan pada tahun 1983 /1984 meraih 2.347 , 2 juta meter. Dengan demikian pembangunan nasional pada waktu itu mengalami perkembangan.

C.  Berakhirnya Orde Baru: Krisis Ekonomi dan Gerakan Reformasi

Perjalanan sejarah Orde Baru yang panjang , Indonesia mampu mengerjakan pembangunan dan memperoleh iktikad dari dalam maupun luar negeri. Rakyat Indonesia yang menderita sejak tahun 1960- an mampu meningkat kesejahteraannya. Akan tapi kesuksesan pembangunan pada waktu itu tidak merata lantaran terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang menonjol antara si kaya dan si miskin. Bahkan Orde Baru ingin menjaga kekuasaannya terus menerus dengan banyak sekali cara. Hal ini membuat banyak sekali imbas negatif. Berbagai bentuk penyelewengan terhadap nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh adanya tindak korupsi , kongkalikong , dan nepotisme (KKN). Sejak pertengahan tahun 1996 suasana politik di Indonesia memanas. Golongan Karya yang berminat menjadi lebih banyak didominasi tunggal (Single Majority) memperoleh tekanan dari masyarakat. Masyarakat menuntut adanya pergeseran di bidang politik , ekonomi , demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia. Hasil Pemilihan Umum 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai dewan perwakilan rakyat dan MPR banyak mengandung elemen nepotisme. Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Soeharto selaku Presiden RI banyak memperoleh reaksi masyarakat. Sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi , Korupsi , dan Nepotisme (KKN).

Pada dikala memanasnya gelombang agresi politik tersebut Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 selaku pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara. Harga-harga keperluan pokok dan materi pangan membumbung tinggi dan daya beli rakyat rendah. Para pekerja di perusahaan banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga makin memperbesar pengangguran. Hal ini diperparah lagi dengan langkah-langkah para konglomerat yang menyalahgunakan posisinya selaku pelaku pembangunan ekonomi. Mereka memperbesar hutang tanpa kendali dari pemerintah dan masyarakat. Akibatnya perekonomian mengalami krisis , nilai rupiah terhadap dollar merosot tajam nyaris Rp.15.000 ,00 per dollar AS. Perbankan kita menjadi melarat dan banyak yang dilikuidasi. Pemerintah banyak membayar dana untuk Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) sehingga beban pemerintah sungguh berat. Dengan demikian kondisi ekonomi di Indonesia makin parah.

Melihat kondisi bangsa Indonesia yang merosot di banyak sekali bidang tersebut maka para mahasiswa mempelopori demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru dengan menentang banyak sekali praktek korupsi , kongkalikong nepotisme (KKN). Kemarahan rakyat terhadap pemerintah memuncak pada bulan Mei 1998 dengan menuntut diadakannya reformasi atau pergeseran di segala bidang baik bidang politik , ekonomi maupun hukum. Gerakan reformasi ini merupakan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang sudah mengontrol pemerintahan selama 32 tahun. Pada permulaan Maret 1998 Kabinet Pembangunan VIII dilantik , akan tapi kabinet ini tidak menenteng pergeseran ke arah kemajuan. Oleh lantaran itu rakyat mengharapkan pergeseran ke arah yang lebih baik di banyak sekali bidang kehidupan baik bidang politik , ekonomi , aturan maupun sosial budaya. Pada permulaan Mei 1998 mahasiswa mempelopori unjuk rasa menuntut dihapuskannya KKN , penurunan harga-harga keperluan utama , dan Soeharto turun dari jabatan Presiden. Ketika para mahasiswa mengerjakan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan abdnegara kemananan. Dalam peristiwa ini beberapa mahasiswa Trisakti cidera dan bahkan tewas. Di antara mahasiswa Trisakti yang tewas merupakan Elang Mulya Lesmana , Hery Hartanto , Hendriawan Sie , dan Hafidhin Royan.

Pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massa dengan memperabukan pusat-pusat pertokoan dan mengerjakan penjarahan. Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden akan tapi Presiden Soeharto cuma hanya mereshufle kabinet. Hal ini tidak menyurutkan permintaan dari masyarakat. Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto mengundang tokoh-tokoh penduduk untuk memperbaiki kondisi dengan membentuk Kabinet Reformasi yang akan dipimpin oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh penduduk tidak menyikapi usul Soeharto tersebut. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya terhadap wakilnya , B.J. Habibie. Selanjutnya B.J. Habibie dilantik selaku Presiden RI mengambil alih Soeharto. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie kehidupan politik mengalami pergeseran , keleluasaan berserikat sudah dibuka terbukti banyak berdiri partai politik. Pada bulan November 1998 dilaksanakan Sidang spesial MPR yang menciptakan beberapa keputusan di antaranya merupakan ihwal pelilihan biasa secepatnya. Selanjutnya Pemilihan Umum setelah berakhirnya Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1998 yang dibarengi oleh 48 partai politik. Pada Pemilu kali ini bunyi terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1999 terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid selaku Presiden RI dan Megawati Sukarno Putri selaku Wakil Presiden.

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berjalan usang dan diwarnai kontradiksi dengan forum legislatif. Karena kondisi dianggap membahayakan keamanan negara maka MPR mengadakan Sidang spesial pada tanggal 21 Juli 2001. Hasil sidang tersebut menetapkan memberhentikan Presiden Abdurrahman selaku Presiden dan melantik Megawati Soekarnoputri selaku Presiden Indonesia. Masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga penyeleksian biasa yang dijadwalkan pada tahun 2004. Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang terpilih selaku voting (pemungutan suara). Pada masa pemerintahan Presiden Megawati ada perkembangan dari luar maupun dari dalam negeri. Akan tapi dengan adanya kesusahan ekonomi sejak tahun 1997 , pada masa pemerintahan ini belum sanggup memulihkan kondisi menyerupai sebelum krisis ekonomi. Masa pemerintahan Presiden Megawati rampung hingga diselenggarakannya Pemilihan Umum tahun 2004. Pada tanggal 5 April 2004 dilaksanakan penyeleksian biasa untuk memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat propinsi dan pada tingkat kota atau kabupaten. Adapun hasil pemilu legislatif pada tingkat sentra selaku berikut.

Pemilihan Umum untuk memutuskan presiden secara eksklusif dilaksanakan dua kali putara. Putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Terpilih selaku presiden merupakan Susilo Bambang Yudhoyono dan selaku wakil presiden Jusuf Kalla. Pemilihan Presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara eksklusif ini merupakan pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Sistem ini merupakan salah satu hasil dari gerakan reformasi di Indonesia.

Demikian materi IPS Sejarah Kelas 9 Bab Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya | Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru | Data Statistik Ekonomi Orde Baru |  Berakhirnya Orde Baru: Krisis Ekonomi dan Gerakan Reformasi.. Semoga bermanfaat...