Sebutkan 5 Aneka Karya Kerajinan Limbah Tekstil|Serta Jelaska Fungsinya Masing-Masing

 Sebutkan 5 aneka karya kerajinan limbah tekstil ,serta jelaska fungsinya masing-masing

 Sebutkan 5 aneka karya kerajinan limbah tekstil ,serta jelaska fungsinya masing-masing

aneka karya kerajinan tekstil dan fungsinya -sarung bantal : untuk menyingkir dari kontak pribadi dgn kapuk dlm bantal dan selaku hiasan
-tas : untuk menyimpan barang di dalamnya
- taplak meja : untuk menghiasi meja
- gaun : untuk dipakai ketika pergi ke pesta dan kesibukan tertentu lainnya
- sandal : untuk ganjal kaki

- pola kerajinan tekstil dan cara pembuatannya

BAB 47
PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
11. JAWA TENGAH


PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
11. JAWA TENGAH
I.     PENDAHULUAN
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah , terletak antara 5°40' - 8°30' lintang selatan dan 108°30' - 111°30' bujur timur , ialah wilayah daratan yang memiliki batas di sebelah utara dengan Laut Jawa , di sebelah timur dengan Propinsi Jawa Timur , di sebelah selatan dengan Propinsi Daerah spesial Yogyakarta dan Samudra Indonesia , dan di sebelah barat dengan Propinsi Jawa Barat.


fungsi karya kerajinan tekstil
Wilayah Propinsi Jawa Tengah meliputi areal seluas 32.548 ,20 kilometer persegi. Pada tahun 1990 tata guna lahan di wilayah Propinsi Jawa Tengah meliputi areal hutan seluas 5.565 kilometer persegi atau 17 ,1 persen , areal yang ditumbuhi kayu-kayuan seluas 455 kilometer persegi atau 1 ,4 persen , areal padang rumput seluas 97 kilometer persegi atau 0 ,3 persen , areal permukiman/perumahan seluas 5.403 kilometer persegi atau 16 ,6 persen , areal tegalan seluas 7.388 kilometer persegi atau 22 ,7 persen , areal sawah seluas 9.602 kilometer persegi atau 29 ,5 persen , areal perkebunan negara seluas 781 kilometer persegi atau
2 ,4 persen , areal tambak seluas 293 kilometer persegi atau 0 ,9 persen , areal kolam/tebat/empang seluas 33 kilometer persegi atau 0 ,1 persen , areal lahan kering yang sementara tidak diusahakan seluas 33 kilometer persegi atau 0 ,1 persen , dan areal budidaya yang lain seluas 2.898 kilometer persegi atau 8 ,9 persen dari seluruh luas wilayah.




Propinsi Jawa Tengah ialah wilayah dengan bermacam-macam topografi berupa dataran dan pegunungan , yang sebagian besar yakni sekitar 53 ,30 persen berada pada ketinggian antara 0 - 100 meter di atas permukaan laut , sedangkan bentang daratan yang mempunyai ketinggian 100 - 500 meter meliputi kurang lebih 27 ,40 persen , 500 - 1000 meter meliputi kurang lebih 14 ,70 per¬sen , dan dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter meliputi kurang lebih 4 ,60 persen. Wilayah ini mempunyai perairan lazim berupa sungai , danau , dan waduk. Iklim wilayah Jawa Tengah tergolong tropis berair dengan curah hujan yang bermacam-macam antara wilayah yang kering dan berair berkisar antara 800 - 8.890 milimeter setiap tahun. Suhu udara bermacam-macam antara 18 ,7° Celsius - 30 ,2° Celsius setiap tahun. Propinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa wilayah yang riskan terhadap tragedi , yakni gempa bumi , letusan gunung api , pengikisan tanah , tanah longsor , banjir , dan kekeringan.

Lahan di Propinsi Jawa Tengah sebagian besar sudah diman-faatkan untuk kegiatan pertanian , industri , dan permukiman. Selain itu , wilayah ini mempunyai sumber daya pertambangan dan kelautan yang potensil untuk dikembangkan , yang remaja ini belum diman-faatkan secara optimal.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Jawa Tengah berjumlah 28.569.800 jiwa , dengan kepadatan penduduk 878 jiwa per kilome-ter persegi. Daerah tingkat II yang terpadat orangnya yakni Kotamadya Pekalongan dengan kepadatan 13.966 jiwa per kilometer persegi , sedangkan yang paling rendah yakni Kabupaten Blora dengan kepadatan 428 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan berjumlah 7.698.927 jiwa atau
27 ,00 persen dari jumlah penduduk Propinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk perkotaan di propinsi ini mengalami kenaikan yang cukup mempunyai arti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 6 ,5 persen per tahun.

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 22.065.827 orang (77 ,38 persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 13.735.977 orang dan angkatan kerja yang melakukan pekerjaan berjumlah 13.424.784 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang melakukan pekerjaan terse-but , sebagian besar terserap di sektor pertanian (48 ,23 persen). Sisanya terserap di banyak sekali sektor lain , yakni sektor industri (19 ,60 persen) dan jasa (32 ,17 persen).

Propinsi Jawa Tengah mempunyai kekayaan budaya yang ber-aneka ragam dalam bentuk adat-istiadat , tradisi , dan kesenian. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (96 ,0 per¬sen) , selebihnya beragama Katolik (2 ,6 persen) , dan yang lain (1 ,4 persen).

Secara administratif Daerah Tingkat I Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten wilayah tingkat II , yakni Kabupaten Cilacap , Banyu-mas , Purbalingga , Banjarnegara , Kebumen , Purworejo , Wonoso¬bo , Magelang , Boyolali , Klaten , Sukoharjo , Wonogiri , Karang¬anyar , Sragen , Grobogan , Blora , Rembang , Pati , Kudus , Jepara , Demak , Semarang , Temanggung , Kendal , Batang , Pekalongan , Pemalang , Tegal , dan Brebes , dan enam kotamadya wilayah tingkat II , yakni Kotamadya Magelang , Surakarta , Salatiga , Pekalongan , Tegal , dan Semarang selaku ibukota propinsi. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah terdapat tiga kota administratif (kotif) , yakni Kotif Cilacap , Purwokerto , dan Klaten , 532 wilayah kecamatan , serta 8.496 desa dan kelurahan.

II.     PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Jawa Tengah selama pembangunan jangka panjang (PJP) I menampilkan makin menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 1 ,64 persen per tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 1 ,18 persen per tahun dalam periode 1980-1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Jawa-Bali dan di tingkat nasional yang masing-masing sebesar 1 ,65 persen per tahun dan 1 ,97 persen per tahun dalam periode 1980-1990 , laju pertumbuhan penduduk propinsi ini tergolong cukup rendah.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Jawa Tengah sudah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas Propinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 1983 yakni sebesar Rp l 1.042.000 juta. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas , sektor pertanian menampilkan sumbangan terting¬gi , (29 ,1 persen) , dibarengi oleh sektor industri (23 ,6 persen) , dan sektor jual beli , hotel dan kedai makanan (18 ,4 persen).

Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas tercatat sebesar 6 ,73 persen per tahun. Sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yakni sektor listrik , gas , dan air minum (16 ,4 persen) , sektor industri (14 ,7 persen) , dan sektor bank dan lembaga keuangan yang lain (13 ,9 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 atas dasar harga konstan tahun 1983 meraih Rp387 ribu. Dibandingkan dengan angka tahun 1983 yang besarnya Rp263 ribu , terjadi kenaikan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5 ,67 persen per tahun.

Laju pertumbuhan perekonomian Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang cukup pesat tersebut disokong oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 26 ,17 persen per tahun antara tahun 1987 dan 1992 dengan komoditas andalan kayu , tekstil dan produk tekstil , dan makanan minuman.

Pembangunan di bidang kemakmuran sosial , sudah menghasil-kan tingkat kemakmuran sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh banyak sekali indikator. Jumlah penduduk melek karakter meningkat dari 55 ,78 persen pada tahun 1971 menjadi 81 ,23 persen pada tahun 1990 , angka janjkematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 128 pada tahun 1971 menjadi 54 pada tahun 1990. Demikian pula , usia impian hidup penduduk meningkat dari 48 ,8 tahun pada tahun 1971 menjadi 62 ,6 tahun pada tahun 1990.

Peningkatan kemakmuran tersebut disokong oleh kenaikan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jang-kauannya. Pada tahun 1990 sudah ada 118 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 15.517 buah , dan pusat kesehatan masyara-kat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 2.070 unit dengan jangkauan pelayanan meliputi luasan 16 ,5 kilometer persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 13.776 orang per puskesmas tergolong puskesmas pembantu. Keadaan ini jauh lebih baik jikalau dibandingkan dengan kondisi tahun 1972 , dengan jumlah puskesmas gres meraih 263 unit dengan jangkauan pelayanan meliputi luasan 123 ,7 kilometer persegi dan penduduk yang dilayani sebanyak 84.549 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Jawa Tengah sudah menampilkan perkembangan yang mempunyai arti , menyerupai diperlihatkan oleh angka partisipasi bernafsu sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1992 sudah meraih 108 ,4 persen , dibandingkan tahun 1972 yang gres meraih 64 ,9 persen. Angka partisipasi tahun 1992 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional , yakni sebesar rata-rata 107 ,5 per-sen. Tingkat partisipasi pendidikan ini disokong oleh ketersediaan sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 sudah ada 22.038
unit SD yang mempunyai arti sudah meningkat dibandingkan dengan tahun 1972  yang  baru  berjumlah  12.445  unit.  Peningkatan  jumlah SD
dan murid disokong oleh jumlah guru yang makin meningkat. Pada tahun 1992 tercatat 206.083 orang guru SD dan setiap guru SD melayani 22 murid.

Meningkatnya kemakmuran penduduk tercermin pula dari makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1990 , penduduk miskin di Propinsi Jawa Tengah berjumlah 4.915.382 orang atau kurang lebih 17 ,5 persen dari seluruh penduduk. Pada tahun 1984 , penduduk miskin masih berjumlah 6.529.684 orang atau kurang lebih 24 ,6 persen dari jumlah penduduk.

Pembangunan wilayah Jawa Tengah disokong oleh pemba-ngunan prasarana yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah wilayah tingkat I dan tingkat II. Di bidang prasarana transportasi hingga dengan tahun 1992 sudah dibangun dan ditingkatkan jaringan jalan yang meraih 20.878 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan sudah makin baik , menyerupai terlihat pada tingkat kepadatan yang meraih rata-rata 610 ,3 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Ketersediaan prasarana transportasi lain¬nya yang mendukung pembangunan wilayah menyerupai prasarana trans-portasi laut dan transportasi udara juga sudah meningkat. Propinsi Jawa Tengah mempunyai tiga pelabuhan laut , yakni Pelabuhan Tan¬jung Mas di Semarang , Pelabuhan Cilacap dan Pelabuhan Tegal selaku pelabuhan nusantara. Di samping itu terdapat 7 pelabuhan kecil yang lain yakni Rembang , Juwana , Jepara , Karimun Jawa , Batang , Brebes , dan Pekalongan , yang ialah pelabuhan perikanan sekaligus pelabuhan rakyat. Transportasi udara di pro¬pinsi ini dilayani oleh 5 bandar udara dengan Bandar Udara Ahmad Yani di Semarang yang dapat didarati oleh pesawat jenis F-28 dan Adisumarmo di Surakarta yang sudah sanggup didarati pesawat DC-9 , yang ialah bandar udara utama. Bandar udara yang lain ialah bandar udara kecil , yakni Tunggul Wulung di Cilacap , Wirasaba di Purbalingga , Ngloram di Cepu , dan Dewandaru di Karimun Jawa. Bandar Udara Wirasaba dipergunakan khusus
untuk keperluan Pertamina. Selain itu , prasarana transportasi antarwilayah yang sudah dibangun selama PJP I , antara lain jalan lintas propinsi dan jalur kereta api , juga sudah meningkatkan keter-kaitan antara Propinsi Jawa Tengah dan propinsi yang lain di wilayah Jawa.
Di bidang pengairan , sudah ada kenaikan prasarana pengairan , menyerupai bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada sudah mengairi sawah seluas kurang lebih 807 ribu hektare , sehingga menolong kenaikan dan menunjang buatan pertanian hingga meraih swasembada beras.

Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah spesial Yogyakarta secara metode interkonek-si dengan propinsi se-Jawa Bali , yang hingga dengan tahun 1991 , gotong royong dengan Propinsi Jawa Timur dan Daerah spesial Yogyakarta , sudah mempunyai daya terpasang sebesar 1.316 ,4 megawatt.

Investasi yang dijalankan Pemerintah di Jawa Tengah lewat budget pembangunan yang dialokasikan dalam budget pemasukan dan belanja negara (APBN) menampilkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi bantuan yang berupa dana bantuan pembangunan wilayah (Inpres) dan dana sektoral lewat daftar isian proyek (DIP sektoral) dalam Repelita IV dan V masing-masing berjumlah Rp1.575 ,2 miliar dan Rp5.341 ,7 miliar.

Pendapatan orisinil wilayah (PAD) juga menampilkan kenaikan yang cukup mempunyai arti , dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V sekitar 16 ,3 persen per tahun. Dalam masa itu PAD sudah meningkat dari Rp62 ,5 miliar pada tahun 1989/90 menjadi Rp96 ,9 miliar pada tahun 1993/94. Peningkatan yang cukup mempunyai arti dari PAD dan bantuan pembangunan wilayah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula kenaikan belanja pembangunan dalam budget pemasukan dan belanja wilayah (APBD) tingkat I Jawa
529

Tengah. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan wilayah berjumlah Rp60 ,0 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V sudah meningkat menjadi Rp91 ,5 miliar , serpihan paling besar dari belanja pembangunan dipakai untuk sektor perhubungan dan pariwisata.

Investasi swasta di Jawa Tengah sudah cukup besar dan menampilkan kenaikan yang cukup pesat. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek gres penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V , yakni 216 proyek dengan nilai Rp8 ,99 triliun , dan 27 proyek gres penanaman modal aneh (PMA) dengan nilai US$1.681 ,7 juta.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi wilayah tingkat I yang berupa planning struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan RTRW kabupaten/kotamadya wilayah tingkat II yang berupa renca-na lazim tata ruang kabupaten (RUTRK) sudah selesai disusun , walaupun pada selesai PJP I sedang dalam proses ditetapkan selaku peraturan daerah.


III.     TANTANGAN , KENDALA , DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah selama PJP I sudah menampilkan hasil yang secara faktual dicicipi oleh masyara-kat , dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang disokong oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas pembangunan , meningkatnya taraf kemakmuran dan makin ter-cukupinya keperluan dasar penduduk , tergolong pendidikan dasar dan kesehatan. Namun , disadari pula masih banyak duduk kasus yang dihadapi

Pembangunan yang sudah banyak dijalankan di Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah selama PJP I , dalam PJP II akan dilanjutkan dan
ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu , perlu dite-mukenali banyak sekali tantangan dan halangan yang dihadapi serta peluang yang sanggup dimanfaatkan.

1.     Tantangan
Dalam PJP I sudah banyak perkembangan yang diraih Daerah Tingkat I Jawa Tengah antara lain taraf kemakmuran sosial penduduk yang ditunjukkan oleh angka janjkematian bayi yang lebih rendah dan usia impian hidup yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun demikian , baik PDRB nonmigas per kapita maupun laju pertumbuhannya di wilayah ini masih lebih rendah dari rata-rata nasional. Dengan demikian , tantangan utama pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah yakni meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan serta memperluas landasan ekonomi wilayah yang disokong oleh kenaikan ekspor nonmigas , utamanya hasil industri kayu dan tekstil , serta ekspansi lapangan kerja sehingga mempercepat kenaikan kemakmuran ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan tenaga kerja yang bermutu dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Jawa Tengah ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivi-tasnya relatif rendah , utamanya di sektor pertanian tradisional , dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian , khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa , yang berperan selaku pelopor percepatan laju pertumbuhan ekonomi wilayah , memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Propinsi Jawa Tengah , kondisi tenaga kerja yang tersedia biasanya belum menyanggupi permintaan tenaga kerja yang bermutu , khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertum-buhannya. Dengan demikian , untuk meningkatkan laju pertumbu-han ekonomi Propinsi Jawa Tengah , tantangannya yakni memben-tuk serta memajukan sumber daya insan yang bermutu , yakni sumber daya insan yang produktif dan berjiwa wiraswasta
531

yang bisa mengisi , bikin , dan memperluas lapangan kerja serta peluang berusaha.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi yang besar , sedangkan kesanggupan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk menyanggupi keperluan tersebut , dikehendaki kenaikan investasi oleh penduduk khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu , Propinsi Jawa Tengah mesti bisa menawan dunia kerja keras biar menanamkan modal untuk mengem-bangkan potensi banyak sekali sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian , Propinsi Jawa Tengah dihadapkan pada duduk kasus untuk bikin iklim kerja keras yang menawan bagi investa-si penduduk dan dunia usaha. Untuk itu , tantangannya yakni memajukan wilayah dan pusat pertumbuhan yang sanggup memuat kegiatan ekonomi , memperluas lapangan kerja , dan sekaligus menyanggupi fungsi selaku pusat pelayanan.

Kegiatan ekonomi dan sosial di Propinsi Jawa Tengah terkon-sentrasi di wilayah pantai utara dengan pusat di sekeliling Semarang dan di serpihan tengah dengan pusat di sekeliling Surakarta. Bagian pantai selatan propinsi ini , tingkat perkembangan wilayah serta kemakmuran dan kemakmuran rakyatnya relatif tertinggal. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah ini lebih lambat dari wilayah lain-nya , sehingga memunculkan bertambahnya kesenjangan antarwi-layah. Dengan demikian , tantangannya yakni meningkatkan pengembangan wilayah yang tertinggal tersebut dengan menyerasi-kan laju pertumbuhannya untuk menghemat kesenjangan tingkat kemakmuran dan kemakmuran antarwilayah di propinsi ini.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat memerlukan bantuan prasarana dasar yang mencukupi , antara lain transportasi , tenaga listrik , pengairan , air higienis , dan telekomunikasi. Meskipun sudah meningkat , ketersediaan prasarana dasar wilayah Jawa Tengah belum menyanggupi keperluan ataupun permintaan mutu pelayanan yang terus meningkat. Untuk wilayah yang kondisi geografisnya menyerupai Jawa Tengah , dikehendaki metode transportasi darat , laut ,
dan udara secara terpadu serta metode transportasi darat yang sanggup meningkatkan keterkaitan wilayah buatan dengan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi , utamanya dalam distribusi barang dan jasa dikehendaki bantuan prasarana dan fasilitas transportasi yang memadai. Di pihak lain , ada kekurangan kesanggupan pe¬merintah , baik pusat maupun wilayah , untuk membangun prasarana dan fasilitas transportasi guna mempercepat pembangunan wilayah ini. Oleh karena itu , tantangan yang dihadapi yakni meningkatkan ketersediaan dan mutu serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar , khususnya air higienis , dan tenaga listrik , serta metode transportasi antarmoda secara terpadu dan maksimal , dengan mengikutsertakan swasta.

Hasil pembangunan di bidang kemakmuran sosial di Propinsi Jawa Tengah sudah menampilkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan tingkat perkembangan rata-rata nasional. Meskipun demikian , di Propinsi Jawa Tengah masih terdapat kesenjangan kemakmuran antargolongan penduduk dan antar¬daerah , antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan fasilitas sosial. Kondisi di atas menghadapkan Propinsi Jawa Tengah pada tantangan untuk meningkatkan , memeratakan , dan memperluas jangkauan dan mufti pelayanan kesehatan , pendidikan , dan pelayanan sosial , serta jangkauan informasi hingga ke seluruh pelosok daerah.

Dalam kaitan itu , jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi , yakni pada tahun 1990 masih sebanyak 4.915 ribu orang atau 17 ,2 persen dari jumlah penduduk Propinsi Jawa Tengah. Selain itu , pada tahun 1993 jumlah desa tertinggal di propinsi ini masih lumayan banyak , yakni 2.439 desa atau 29 ,7 persen dari seluruh desa tertinggal yang ada di Jawa Tengah. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanggulangan secara khusus dan menyeluruh ini ialah tantangan pula bagi pembangunan wilayah Jawa Tengah dalam PJP II , khususnya dalam Repelita VI.

Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan kondisi ekonomi yang cukup baik menyebabkan cepatnya kegiatan pembangunan di Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Di lain pihak , kondisi ini menga-kibatkan kurang terkendalinya pembangunan dan pengembangan di beberapa kota besar menyerupai Semarang dan Surakarta yang berakibat menurunnya mutu pelayanan kota dan gambaran kota. Tantangan yang dihadapi yakni mengendalikan laju pertambahan penduduk dan sekaligus mengendalikan pembangunan dan pengembangan kota biar mutu pelayanan kota makin baik dan efisien serta terciptanya gambaran kota yang bagus , lingkungan yang sehat , rapi , kondusif , dan nyaman.

Meningkatnya intensitas pembangunan selain memunculkan meningkatnya pemanfaatan lahan , air , dan sumber daya alam yang lain , juga memunculkan kerusakan sumber daya alam dan menciptakan limbah dan polusi dalam kadar yang makin mening-kat yang sanggup memunculkan menurunnya mutu dan daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian , pembangunan wilayah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa menghancurkan lingkungan hidup dan meningkatkan efektivitas pengelo¬laan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pem¬bangunan yang berkelanjutan.

Belum mantap dan meratanya kesanggupan aparatur di wilayah serta belum serasinya kerjasama antarlembaga di wilayah dalam mengurus pembangunan wilayah ialah tantangan yang diha-dapi dalam rangka memperkuat kesanggupan tata kelola dan kelembagaan di daerah.
2.     Kendala

Upaya pembangunan wilayah di Propinsi Jawa Tengah diha-dapkan terhadap banyak sekali halangan yang erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah yang kurang menguntungkan antara lain karakteristik fisik wilayah yang terdiri atas wilayah riskan benca-na , antara lain Gunung Merapi dan Pegunungan Dieng.

Propinsi ini juga dihadapkan pada halangan lain yakni terbatas-nya sumber daya air di beberapa wilayah , tergolong wilayah perko-taan , yang berakibat terbatasnya kemungkinan pengembangan wilayah tersebut.

3.     Peluang

Hasil pembangunan yang sudah diraih Propinsi Jawa Tengah selama PJP I sanggup menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam PJP II. Hasil pembangunan yang berupa prasarana dan fasilitas sosial dan ekonomi yang sudah dibangun , kelembagaan yang sudah terbentuk dan berfungsi , dan kiprah serta penduduk yang meningkat dalam kegiatan pem-bangunan yakni modal dan peluang yang sanggup dikembangkan.

Propinsi Jawa Tengah mempunyai potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang sudah dimanfaatkan , tetapi belum maksimal dikembangkan , antara lain di bidang industri , pertanian tumbuhan pangan , perkebunan , kehutanan , pariwisata , dan pertambangan dan penggalian.

Berbagai industri di Jawa Tengah sudah meningkat dengan pesat , antara lain industri mesin dan logam dasar yang sudah menciptakan komoditas mesin tenun , mesin pengolahan plastik , besi beton , pipa dan alat-alat pertanian yang terdapat di sekeliling Semarang , Surakarta dan kota-kota di pantai utara; industri mari-tim galangan kapal di Semarang dan Cilacap; industri kimia dasar sudah menciptakan komoditas semen nusantara di Cilacap , penye-dap makanan , kertas , beling serta ban yang terdapat di banyak sekali kota besar utamanya Semarang , Surakarta dan kota-kota sedang yang lain; aneka industri yang sudah menciptakan komoditas makanan , minuman , kayu lapis di Kendal , tembakau untuk rokok di Kudus , tekstil dan busana jadi , serta industri kecil yang sudah menghasil-kan komoditas kerajinan logam/bukan logam menyerupai alat pertanian
535

dan rumah tangga di Tegal , pangan , sandang , kulit dan materi bangunan di Kebumen. Industri-industri tersebut serta industri yang lain tergolong industri rekayasa dan rancang bangun dan banyak sekali industri dengan teknologi madya dan tinggi , mempunyai potensi untuk meningkat dengan mempergunakan lingkungan pendidikan tinggi , serta lembaga observasi dan pengembangan , yang besar lengan berkuasa di propinsi ini.

Sumber daya pertanian tersebar di wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan komoditas potensial menyerupai padi , palawija dan hortikultura. Sementara itu , perkebunan di Propinsi Jawa Tengah kebanyakan ialah perkebunan rakyat dan perkebunan milik BUMN dengan komoditas andalan nya teh , antara lain di Wonosobo , Tegal , Batang , Banjarnegara; kelapa , kopi , tembakau , kakao , panili di Temanggung dan Magelang; coklat di Wonogiri; dan karet di Grobogan. Potensi perikanan yang tersebar di seluruh propinsi yang berupa perikanan darat dan perikanan laut disokong oleh kegiatan intensifikasi pada lahan yang tersedia , budidaya perikanan air tawar , demikian pula pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Potensi kehutanan yang tersebar di seluruh propinsi yang berisikan hutan jati yang cukup luas dan beberapa hasil hutan yang lain.

Pariwisata juga ialah sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Jawa Tengah mempunyai objek wisata yang bermacam-macam baik wisata alam , budaya maupun sejarah. Wisata alam terdapat di Tawangmangu , Baturaden , Dieng , Kopeng , Teluk Penyu di Cila-cap , Pantai Kartini di Jepara , Pantai Widuri di Pemalang , Gua Petruk , Gua Lawa , Gua Jatijajar , Sarang Burung Walet di Kebu- men , dan Pulau Nusa Kambangan. Wisata budaya meliputi antara lain Candi Borobudur , Candi Prambanan , Candi Gedong Songo , Candi Sukuh; serta wisata sejarah meliputi Museum Sangiran di Surakarta , Museum Mangkunegaran di Surakarta , Kraton Surakar-ta , Makam Sunan Kalijaga , Makam Sunan Muria , Mesjid Demak , dan Museum Kartini.

Di bidang pertambangan dan galian , Propinsi Jawa Tengah mempunyai potensi banyak sekali materi tambang dan galian seperti; emas di Wonogiri dan Kedu; Tembaga di Surakarta dan Wonogiri; biji besi di Wonogiri; watu bara di Surakarta dan Rembang. Selain itu , materi galian marmer di Semarang , Banyumas , Banjarnegara , Wonosobo , Klaten dan Pemalang; fosfat di Semarang , Banyumas , Kebumen , dan Purworejo; pasir besi di sepanjang Pantai Selatan Cilacap dan Kebumen; serta mangan , asbes , welirang , kaolin , pasir kuarsa , watu gamping , watu kapur , watu gunung , yang lokasinya tersebar di banyak sekali tempat di Jawa Tengah.

Jumlah penduduk yang besar dengan latar belakang pendidikan yang makin baik ialah sumber daya insan yang sungguh potensial untuk dikembangkan dan ditingkatkan produktivitasnya lewat banyak sekali kesibukan training yang cocok dengan keperluan pasar tenaga kerja.

Lokasi Propinsi Jawa Tengah cukup menguntungkan karena terletak di tengah-tengah pusat kegiatan ekonomi Jawa , yakni antara pusat pengembangan wilayah barat Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) dan wilayah timur Gresik-Bangkalan-Mojoker-to-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) , serta adanya jalur pelayaran nasional maupun internasional yang me¬nyinggahi pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Hal ini menenteng kemungkinan peluang bagi Jawa Tengah untuk memperluas jaring¬an penjualan dan jual beli antarpulau dan internasional.
IV.     ARAHAN , SASARAN , DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1.     Arahan GBHN 1993

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan wilayah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan kesannya dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat , menggalakkan
537


prakarsa dan kiprah serta aktif penduduk serta meningkatkan pendayagunaan potensi wilayah secara maksimal dan terpadu dalam mengisi otonomi wilayah yang faktual , dinamis , harmonis , dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air , pembangunan wilayah dan wilayah yang kurang meningkat , menyerupai di wilayah terpencil , perlu ditingkatkan selaku perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu terhadap isyarat GBHN 1993 pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah lewat pelibatan penduduk se-tempat secara penuh; kenaikan kiprah serta penduduk dan du¬nia usaha; kenaikan peluang kerja bagi tenaga kerja se¬tempat dan perbaikan mutu angkatan kerja lewat pendidikan dan pelatihan; kenaikan produktivitas perekonomian daerah; penganekaragaman kegiatan perekonomian daerah; kenaikan pertumbuhan ekspor nonmigas; kenaikan jumlah dan mutu investasi swasta; kenaikan kemakmuran sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan metode transportasi terpadu yang hendak meningkatkan aksesibilitas wilayah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di wilayah dalam rangka kenaikan efisiensi dan efektivitas pelaksa-naan pembangunan di daerah; pengembangan sumber daya alam yang mempunyai potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pem-bangunan yang berkelanjutan; dan pengembangan wilayah andalan dengan bikin keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

2.     Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam PJP II sesuai dengan GBHN 1993 yakni mantapnya otonomi wilayah yang faktual , dinamis , harmonis , dan bertanggung jawab , serta
makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi yakni tercapainya laju per-tumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 6 ,7 persen per tahun. Sasaran yang lain yakni meningkatnya keterse-diaan dan mutu pelayanan prasarana dan fasilitas dasar ekonomi , utamanya terciptanya metode transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan efektivitas transportasi antar wilayah , baik untuk menunjang kegiatan industri , pariwisata maupun kegiatan ekonomi yang lain , meningkatnya kiprah serta dunia kerja keras dan penduduk dalam pembangunan , sehingga sanggup mendukung penciptaan lapangan kerja serta meningkatnya sumbangan wilayah terhadap ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial yakni meningkatnya derajat kesehatan dan gizi penduduk yang diukur antara lain dari dua indikator kemakmuran sosial , yakni bertambahnya usia impian hidup menjadi 70 ,4 tahun dan menurunnya angka janjkematian bayi menjadi 27 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuh-an penduduk; dan sudah mantapnya pemerataan dan kenaikan mutu pendidikan dasar dan kejuruan serta terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II duduk kasus kemiskinan di Daerah Tingkat I Jawa Tengah , menurut persyaratan yang kini dipakai , diupayakan sanggup terselesaikan.

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Repelita VI yakni berkembangnya otonomi wilayah yang faktual , dinamis , harmonis dan bertanggung jawab dengan titik berat pada wilayah tingkat II; meningkatnya kemandirian dan kesanggupan dalam menyiapkan dan mengurus pembangunan di wilayah ter-masuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan
539

sarana yang dibangun di wilayah , seiring dengan meningkatnya kesanggupan pemerintah wilayah untuk menggali dan mengerahkan sumber keuangan wilayah serta meningkatkan efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi yakni tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 6 ,9 persen per tahun , dengan laju pertumbuhan sektoral , yakni per-tanian rata-rata sekitar 3 ,6 persen; industri nonmigas sekitar 12 ,5 persen; bangunan sekitar 7 ,8 persen; jual beli dan pengang¬kutan sekitar 6 ,8 persen; jasa -jasa sekitar 6 ,1 persen; serta yang lain (mencakup pemerintahan , energi , dan pertambangan) sekitar 4 ,1 persen. Sedangkan sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata untuk Propinsi Jawa Tengah diperkirakan sekitar 11 ,1 persen per tahun. Sasaran laju pertumbuhan peluang kerja diperkirakan rata-rata sekitar 1 ,8 persen per tahun sehingga tercip¬ta aksesori peluang kerja gres bagi sekitar 1 ,2 juta orang.

Sasaran berikutnya yakni meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas ekonomi utamanya berkembangnya metode transportasi antarmoda yang terpadu sehingga bisa meningkat¬kan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia kerja keras dan penduduk dalam kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga kerja lokal , yakni di sektor pertanian , industri , dan jasa; dan meningkatnya PAD tergolong di wilayah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial yakni meningkatnya derajat kesehatan dan gizi penduduk secara merata dengan kenaikan usia impian hidup menjadi 65 ,2 tahun serta penurunan angka janjkematian bayi menjadi 48 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; serta makin merata , meluas , dan meningkatnya mutu pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi bernafsu sekolah lanjut¬an tingkat pertama (SLTP) tergolong madrasah tsanawiyah (MTs)
dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) tergolong madrasah aliyah (MA) masing-masing menjadi 64 ,4 persen dan 38 ,3 persen , serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pemasukan penduduk yang berpendapatan rendah , berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional , serta meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup , tergolong menurunnya luas lahan kritis.

3.     Kebijaksanaan

Untuk menangani banyak sekali tantangan pembangunan dan merealisasikan banyak sekali sasaran tersebut di atas , kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Repelita VI diarahkan pada kenaikan pelaksanaan otonomi di wilayah yang seiring dengan kenaikan kiprah serta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan kerja keras nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; kenaikan pemerataan pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan fasilitas ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pengembangan wilayah andalan.

Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memper-hatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang memiliki batas dalam rangka merealisasikan keharmonisan pembangunan antardaerah lewat kenaikan kerjasama antardaerah.

a.     Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memper-lancar penyelenggaraan pembangunan nasional , kesanggupan
pelaksanaan pemerintahan di wilayah tingkat I dan tingkat II Propin¬si Jawa Tengah , utamanya dalam penyelenggaraan kiprah desentra¬lisasi , dekonsentrasi dan pembantuan , ditingkatkan biar makin merealisasikan otonomi yang faktual , dinamis , harmonis , dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi di Propinsi Jawa Tengah ditingkatkan dengan kenaikan kesanggupan aparatur lewat penguatan tata kelola dan kelembagaan; kenaikan mutu sumber daya insan , tergolong pemanfaatan pengembangan , penguasan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); kenaikan kesanggupan memobilisasi banyak sekali sumber keuangan daerah; serta kenaikan kesanggupan lembaga dan organisasi penduduk , dan kenaikan kiprah serta penduduk dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan wilayah dalam rangka pemekaran dan pembiasaan status wilayah tertentu , dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di daerah.

b.     Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya meraih sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan , kebijaksanaan pembangunan ekonomi wilayah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Jawa Tengah. Pembangunan industri dan pertanian serta sektor produktif yang lain ditingkatkan dan diarahkan untuk menciptakan pertum-buhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan industri di Propinsi Jawa Tengah diarahkan utamanya untuk memajukan industri yang berorientasi ekspor dengan mempergunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya insan yang tersedia. Pembangunan industri dikembangkan secara sedikit demi sedikit dan terpadu lewat kenaikan keterkaitan antara industri dan pertanian sehingga meningkatkan nilai tambah dan
memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan ekspansi kegiatan industri pengolahan , tergolong agroindustri , ditingkatkan dan didorong lewat penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di banyak sekali wilayah tingkat II diupayakan sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan planning tata ruang wilayah biar tertata dengan baik dan mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan kenaikan prasarana , kenaikan kerja keras penjualan , serta training tenaga kerja. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan kenaikan prasarana , kenaikan kerja keras penjualan , serta pe-latihan tenaga kerja. Untuk meningkatkan ketersediaan prasarana pendukung , sehingga tercipta kondisi yang menawan bagi pengembangan kegiatan industri , dikehendaki investasi yang cukup besar yang tidak sanggup dipenuhi oleh Pemerintah. Oleh karena itu kerja keras swasta didorong untuk berpartisipasi membangun prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Jawa Tengah mempunyai potensi yang luas dan kesempatan yang cerah. Untuk itu , pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pen-dapatan wilayah dan penduduk , bikin lapangan kerja dan peluang kerja keras , serta mendorong kegiatan ekonomi yang ter¬kait dengan pengembangan budaya wilayah , dengan mempergunakan keindahan dan kekayaan alam , tergolong kekayaan alam maritim , keragaman seni budaya , serta peninggalan sejarah , dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama , gambaran kepribadian bangsa , serta harkat dan martabat bangsa

Pembangunan pertanian di Propinsi Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan pertanian , memantapkan swasembada pangan , serta menganekaragamkan buatan hasil pertanian yang berorientasi ekspor , khususnya hasil perikanan , perkebunan , dan hasil hutan. Upaya tersebut dilaksana-kan secara terpadu meliputi kegiatan pertanian tumbuhan pangan dan perikanan serta disokong oleh pengembangan agrobisnis dan
543

agroindustri yang dapat bikin dan memperluas lapangan kerja dan peluang kerja keras , serta kenaikan pemasukan dan taraf hidup petani , dan nelayan.

Pembangunan kehutanan di Propinsi Jawa Tengah ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelancaran , penyediaan dan ekspansi keragaman hasil hutan utamanya kayu jati dan sonokeling. Pengusahaan hutan dan hasil hutan dikelola lewat pola pengusahaan hutan yang menjamin keikutsertaan penduduk di sekeliling hutan.

Pembangunan pertambangan di Propinsi Jawa Tengah diting-katkan lewat pengembangan sumber daya tambang dan galian sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutannya untuk meningkatkan nilai tambah , utamanya minyak dan gas bumi , serta welirang , feldspar , iodium , kaolin , fosfat , dan mangan.

c.     Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan kerja keras nasional yang meliputi kerja keras kecil dan menengah , koperasi , tubuh kerja keras milik negara (BUMN) , dan tubuh kerja keras milik wilayah (BUMD) , serta kerja keras swasta diarahkan biar bisa berkembang menjadi pelopor utama pembangunan ekonomi wilayah , serta memperluas peluang kerja keras dan kesem¬patan kerja menuju terwujudnya perekonomian wilayah yang tang¬guh dan sanggup berdiri diatas kaki sendiri yang sanggup menopang pembangunan perekonomi¬an nasional.

Kemampuan dan peranan kerja keras menengah dan kecil , tergolong kerja keras tradisional dan informal di Propinsi Jawa Tengah , ditingkat-kan lewat pembangunan prasarana dan fasilitas kerja keras disertai dengan pengembangan iklim kerja keras yang mendukung. Struktur dunia kerja keras ditata pula sehingga tercipta lapisan kerja keras kecil yang kukuh dan saling menyangga dengan lapisan menengah yang handal dan saling mendukung dengan kerja keras besar.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dijalankan pula lewat kenaikan pemberian kepraktisan di bidang perkreditan , investasi , perpajakan , asuransi , jalan masuk terha¬dap pasar dan informasi , serta dalam menemukan pendidikan , training kemampuan , tutorial tata kelola , dan alih teknologi. Dengan demikian , ekonomi rakyat sanggup meningkat secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu , dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi kerja keras ekonomi rakyat , yakni koperasi dan kerja keras kecil tergolong kerja keras informal dan tradisional dan jikalau perlu ditetapkan wilayah kerja keras yang menyangkut perekonomian rakyat utamanya yang sudah sukses diusahakan oleh koperasi dan kerja keras kecil untuk tidak dimasuki oleh kerja keras lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas sanggup pula diberikan terhadap kerja keras ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang didanai Pemerintah disertai upaya penyediaan tempat kerja keras yang terjamin , khususnya bagi koperasi dan kerja keras kecil , dan kenaikan kiprah serta penduduk , antara lain lewat koperasi dalam pemilikan saham perusahaan besar lewat kopera¬si.
Pembangunan koperasi di Propinsi Jawa Tengah dijalankan lewat kenaikan jalan masuk dan pangsa pasar; ekspansi jalan masuk terhadap sumber permodalan , akreditasi struktur permodalan , dan kenaikan kesanggupan mempergunakan modal; kenaikan kesanggupan organisasi dan tata kelola koperasi; kenaikan jalan masuk terhadap teknologi dan kenaikan kesanggupan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di wilayah tertinggal dalam rangka meningkatkan kesanggupan dan kemakmuran kalangan tertinggal , menyerupai nelayan kebanyakan , petani kecil , dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan jual beli di Propinsi Jawa Tengah diarahkan untuk menunjang kenaikan buatan dan memperlancar distri¬busi sehingga bisa mendukung upaya pemerataan dan
pengembangan kesanggupan kerja keras , dan kenaikan ekspor nonmi-gas dengan mempergunakan perkembangan ekonomi , baik nasional , regional maupun global.

d.     Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya insan di Propinsi Jawa Tengah diarahkan untuk merealisasikan insan berakhlak , beriman , dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral , serta nilai-nilai luhur budaya bangsa , baik lewat jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah , serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula , pengembangan sumber daya insan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan , lewat kenaikan mutu pendidikan lazim , pendi¬dikan kejuruan , maupun pendidikan agama , serta pelayanan kesehatan dan sosial terhadap penduduk lewat kenaikan ketersediaan dan sebaran prasarana dan fasilitas dasar secara makin bermutu dan merata.

Pengembangan sumber daya insan diarahkan untuk meningkatkan kreativitas , produktivitas , nilai tambah , daya saing , kewiraswastaan , dan mutu tenaga kerja , antara lain lewat kegiatan pembimbingan , pendidikan , dan training yang sempurna dan efektif , kenaikan pengetahuan dan kemampuan dalam pemanfaatan , pengembangan dan penguasaan iptek , serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada sektor industri yang mempergunakan sumber daya alam , yakni perikanan , kehutanan , dan pertambangan , serta perkebunan , peternakan , dan pariwisata. Demikian pula industri yang berkadar sumber daya insan dengan kemampuan dan pemanfaatan iptek yang tinggi , menyerupai industri rekayasa , rancang bangun dan banyak sekali industri peranti lunak , tergolong jasa konsultansi dan jasa konstruksi.


546
e.    Kependudukan

Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Jawa Tengah diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan pendu-duk di wilayah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi , serta mengarahkan persebaran penduduk yang lebih merata utamanya ke wilayah jarang penduduk , dengan memperhatikan kesanggupan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan , antara lain dengan upaya kenaikan keluarga bermaksud mandiri. Bersamaan dengan itu , upaya kenaikan mutu penduduk dijalankan dengan meningkatkan keluarga sejahtera , tergolong ibu dan anak remaja serta penduduk lanjut usia. Peranan perempuan yang dalam pembangun-an Propinsi Jawa Tengah sudah meningkat pesat diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dilaksanakan , antara lain , lewat kegiat-an transmigrasi lazim , transmigrasi swakarsa berbantuan , dan transmigrasi swakarsa mandiri.

f.    Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Jawa Tengah diupayakan dengan menyerasikan secara sedikit demi sedikit peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi , dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi wilayah yang maksimal , dengan memperluas lapangan kerja dan peluang berupaya , memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif , serta menggabungkan penyusunan rencana dan pelaksa¬naan kesibukan antarsektor dan kesibukan regional , sehingga kegiatan pembangunan sanggup terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Uniuk itu , produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan , antara lain dengan penerapan teknologi yang sempurna serta pendekatan gres dalam buatan dan penjualan hasil. Untuk

547

meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor yang lain di perdesaaan , ditingkatkan keterkaitan antar-sektor , teru-tama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Jawa Tengah diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan menghemat kesenjangan baik dalam tingkat perkembangan antardaerah , maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan penduduk perdesaan ditingkatkan lewat kerjasama dan keterpa-duan yang makin harmonis dalam pembangunan sektoral , pengembangan kesanggupan sumber daya insan , pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup , serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan , penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah , fungsi sosial hak atas tanah , batas maksimum pemilikan tanah , serta pencegahan penelantaran tanah tergolong upaya menangkal pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Pro-pinsi Jawa Tengah ditempuh pula banyak sekali upaya , antara lain meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah yang dikembangkan menurut pendekatan wilayah atau kalangan wilayah dalam satu propinsi dengan bikin keterkaitan fung-sional antardaerah , antarwilayah , antardesa , antarkota , dan antara desa dan kota. Selanjutnya penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyara-kat untuk mendorong kegiatan ekonomi wilayah dengan memberi¬kan banyak sekali bentuk kepraktisan dalam rangka bikin iklim kerja keras yang makin baik.

Untuk menangani kesenjangan antargolongan ekonomi , dilaku-kan penataan kembali peraturan wilayah yang mengendalikan kehidupan ekonomi rakyat banyak , menyerupai kepemilikan hak atas tanah , perizinan kerja keras dan bangunan , proteksi aturan dan
mekanisme pasar di wilayah , serta pemberian fasilitas dan kepraktisan berupaya bagi pebisnis kecil , tergolong untuk ikut dalam menjalankan proyek-proyek Pemerintah di wilayah , sehingga penduduk golongan ekonomi yang lemah memperoleh peluang yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraannya.

g.     Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah Inpres Desa Tertinggal. (IDT) ialah salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kesanggupan penduduk miskin untuk sanggup meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka merealisasikan kemandirian penduduk miskin di desa atau kelurahan tertinggal , dengan menerapkan prin-sip-prinsip gotong-royong , keswadayaan , dan partisipasi , serta menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan yakni kegiatan buatan dan pema-saran utamanya yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masya-rakat setempat. Guna mempercepat upaya itu , ditingkatkan pem-bangunan fasilitas dan prasarana perdesaan serta ditawarkan dana selaku modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan memajukan kemampuannya sehingga sanggup meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu kesibukan IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi-segi kelembagaan sosial ekonomi penduduk perdesaan tergolong koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup sanggup berlang-sung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan khususnya di 2.439 desa tertinggal menurut pedoman yang sudah ditetapkan secara nasional.

h.    Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan fasilitas ekonomi di Daerah Tingkat I Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan keterse-diaan , efisiensi pemanfaatan , mutu pelayanan , keterjangkauan pelayanan. dan efektivitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI metode transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu utamanya dengan memajukan metode transportasi antarmoda yang efisien , yang sanggup meraih pula wilayah terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat , upaya pembangunan prasarana dan fasilitas ekonomi yang lain , menyerupai tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi serta prasarana pengairan , akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Untuk mempercepat pembangunan banyak sekali prasarana dan fasilitas ekonomi tersebut , didorong dan ditingkatkan kiprah serta penduduk dan dunia usaha.

i.    Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkat-kan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu , ditingkatkan kesadaran dan kiprah serta penduduk dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkesinambungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup , dan menjalankan pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai , rawa , hutan bakau , dan hutan lindung; pe-lestarian tumbuhan dan fauna langka; serta pengembangan fungsi wilayah aliran sungai (DAS) ditingkatkan.

j.     Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terpola dan terpadu dengan memperhatikan planning tata ruang wilayah , keterkaitan kota dengan wilayah penyangganya , pertumbuhan penduduk , pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman , lingkungan kerja keras , dan lingkungan kerja.

Di samping wilayah andalan tersebut , bagi wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat antara lain Semarang , Cilacap , dan Surakarta , ditingkatkan penyediaan dan ekspansi jangkauan pelayanan prasarana dan fasilitas perkotaan , tergolong kenaikan pengelolaannya.


V.     PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam upaya meraih sasaran dan menjalankan banyak sekali kebijaksanaan tersebut di atas , pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Repelita VI dilaksanakan lewat beberapa kesibukan yang meliputi kesibukan kenaikan kesanggupan aparatur pemerintah daerah; kenaikan kesanggupan keuangan pemerintah daerah; kenaikan prasarana dan fasilitas daerah; pengembangan kerja keras nasional; kenaikan produktivitas dan mutu tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan wilayah andalan dan sektor unggulan; kenaikan mutu ling-kungan hidup; kenaikan kemakmuran masyarakat; kenaikan kiprah serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan disokong berba¬gai kesibukan penunjang.

1.     Program pokok

a.     Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1)    meningkatkan kesanggupan , disiplin , dan pengetahuan aparatur pemerintah wilayah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah wilayah utamanya aparatur pemerintah wilayah tingkat II tergolong kecamatan dan desa;

2)    meningkatkan mutu tata kelola pemerintah wilayah yang meliputi metode penyusunan rencana , pelaksanaan , pengawasan , dan pengendalian tergolong memantapkan fungsi kerjasama , baik antarinstansi pemerintah di wilayah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3)    menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perun-dang-undangan daerah;

4)    mengembangkan metode informasi tata kelola pembangunan daerah;

5)    meninjau kembali status dan batas wilayah otonom dan wilayah administratif wilayah tertentu.

b.     Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1)     meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapa-tan yang ada baik pajak , retribusi , dan keuntungan perusahaan wilayah serta menggali sumber pemasukan yang baru;

2)    meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan tergolong Inpres serta pinjaman , antara lain lewat pemanfaatan rekening pembangunan daerah;

3)    meningkatkan keikutsertaan dunia kerja keras dalam pembangunan daerah;

4)    memantapkan penyusunan rencana , pengelolaan , dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;
5)    meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.
c.     Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah Program ini meliputi upaya:

1)     meningkatkan prasarana transportasi darat , laut dan udara , yang meliputi kegiatan:

a)     rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang antara lain meliputi ruas Rembang-Bulu-Batas Jawa Timur , Ajiba-rang-Wangon-Buntu-Kebumen-Kutoarjo-Prembun-Purworejo-Karangnongko , Cilacap-Gumilir-Slarang , Bawen-Pringsurat-Secang-Magelang-Keprekan , Krang¬gan-Temanggung , Demak-Trengguli-Jati-Kudus , Tegal-Slawi-Prupuk , Wirosari-Blora , Palur-Sragen-Mantingan , Prambanan-Klaten-Kartasura , Losari-Tegal-Pekalongan-Semarang-Bawen , Keprakan-Batas Yogya , Banjarnegara-Selokromo-Wonosobo , Pertigaan Bulu-Kedu-Temang¬gung , Semarang-Demak , dan Kudus-Pati; serta peningkat¬an jalan dan penggantian jembatan pada ruas Bawen-Kartosuro , Klaten-Kartasura , Ungaran-Gunungpati-Manyaran-Kalibanteng , Pulau Karimun Jawa , Semarang-Kendal , Semarang-Kendal-Weleri-Batang , Lingkar Kaliwungu , Pejagan-Brebes-Tegal- Pemalang , Semarang-Demak-Godong , Kawasan Wisata Dieng , Brebes-Pejagan ,

Pemalang-Tegal , Batang-Weleri , Kendal-Weleri , Sema¬-rang-Kendal , Semarang-Demak , Semarang-Bawen , Surakarta-Kartasura , Banyumas-Klampok , dan Pati-Rembang;
b)     pengembangan transportasi darat , yang meliputi kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu jalan sebanyak 2.500 buah , pagar pengaman jalan sepanjang 15.000 meter , pengerjaan marka jalan sepanjang 300 kilometer , penga-daan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB) berlangsung sebanyak 8 unit , lampu kemudian lintas seba¬nyak 10 unit , pembangunan terminal penumpang/barang di 3 lokasi dan pengadaan.bus kota/perintis 10 unit; kenaikan transportasi sungai , danau , dan penyeberangan , yang meliputi pembangunan dermaga/terminal sungai/ danau dan dermaga penyeberangan masing-masing di 4 lokasi dan 1 lokasi , serta rehabilitasi dermaga/terminal sungai/danau dan dermaga penyeberangan masing-masing di 1   lokasi;  pengembangan        perkeretaapian     lewat
       kegiatan rehabilitasi kereta penumpang sebanyak 8 buah , kenaikan jalan kereta api sepanjang 165 kilometer , pembangunan jalan kereta api sepanjang 70 kilometer ,. kenaikan jembatan kereta api sebanyak 15 buah , dan pemasangan sinyal elektrik sebanyak 10 unit;
c)     pengembangan transportasi laut yang meliputi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Semarang dan Cilacap serta pembangunan fasilitas keamanan pelayaran di perairan Jawa Tengah; dan
d)     pengembangan transportasi udara yang meliputi kegiatan kenaikan fasilitas bandar udara di Semarang dan Surakarta; kenaikan bandar udara Surakarta menjadi pusat penyebaran transportasi udara; serta kenaikan fasilitas keamanan penerbangan di Semarang , Surakarta , dan Cilacap.

554

2)     meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi ke-giatan:
a)     pembangunan pusat listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 13 megawatt (PLTA Tulis) , pusat listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Tambak Lorok dengan kapasitas 690 megawatt , dan pusat listrik tenaga geothermal (PLTP) Dieng dengan kapasitas 55 megawatt oleh swasta; studi kelayakan dan rancang bangun PLTA Maung; studi kelayakan pusat listrik tenaga nuklir (PLTN) di Ujung Watu , Jepara; serta lanjutan pembangunan percontohan desa dengan pemanfaatan energi angin untuk pusat listrik rumah tangga;
b)     peningkatan fasilitas distribusi PLN berupa jaringan trans-misi sepanjang 1.753 kilometersirkit , gardu induk seba¬nyak 56 unit dengan kapasitas 3.070 megavoltampere , jaringan tegangan menengah sepanjang 16.289 kilometer¬sirkit; jaringan tegangan rendah sepanjang 21.565 kilometersirkit , pembangunan gardu distribusi sebanyak 8.079 unit dengan kapasitas 2.020 megavoltampere;
c)     penyediaan tenaga listrik perdesaan diperluas antara lain dengan menggunakan minihidro sehingga diperoleh aksesori pelayanan listrik bagi 1.761 desa ,
3)     meningkatkan penyediaan materi bakar minyak (BBM) yang meliputi kegiatan pembangunan depot satelit Semarang dan relokasi depot Tegal; pemipaan BBM Cilacap- Rewulu-Teras-Semarang , Cilacap-Balongan; dan memperlancar proses pengolahan Kilang Cilacap;
4)     meningkatkan jaringan telekomunikasi , yang antara lain me liputi kegiatan penambahan telepon sebanyak 363.900 satuan sambungan tergolong fasilitas penunjangnya , ekspansi kapasitas telepon lazim , pembangunan warung telekomunikasi (wartel)

555
secara tersebar; pengadaan perangkat radio komunikasi seba-nyak 1 unit , dan pengadaan terminal automatic frequency management system (AFMS) sebanyak 1 unit;

5)    meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro yang antara lain meliputi pengadaan dan kenaikan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan , dan perdesaan yang antara lain meliputi pemba-ngunan kantor pos besar 1 unit , kantor pos 1 unit , kantor pos pembantu 56 unit , kantor pos aksesori 21 unit , pos keliling kota/angkutan 50 unit , pos keliling desa/antaran 275 unit , dan banyak sekali fasilitas penunjang;
6)    memantapkan prasarana pengairan yang meliputi kegiatan penyusunan planning induk wilayah sungai di 4 wilayah sungai , yakni Bengawan Solo , Pemali-Comal , Jratunseluna , dan Serayu , serta rehabilitasi 3 unit waduk , Puring , Pringwetan dan Graeng; penyediaan serta pengelolaan air baku lewat pembangunan saluran pembawa air baku sepanjang kurang lebih 60 kilometer Klambu-Semarang dan Klambu-Demak; studi penjajagan penyediaan air baku bagi Kabupaten Rem-bang; pemeliharaan , Danau Rawa Pening , dan perbaikan dan pengendalian sungai sepanjang kurang lebih 504 kilometer di Sungai Pemali , Gung , Gongso , Wawar , Telomoyo , Blorong , Bodri , Serang , Lusi , Tuntang , dan Dolok; meningkatkan pengendalian banjir , antara lain untuk kota Semarang dan Surakarta; serta pemeliharaan jaringan irigasi seluas kurang lebih 811.000 hektare dengan lokasi tersebar dan perbaikan jaringan irigasi seluas kurang lebih 120.000 hektare dengan lokasi tersebar antara lain Pemali , Tirtokelir , Jampang , Pabe¬lan , Muncar;
7)    meningkatkan fasilitas komunikasi dan penerangan yang me¬liputi kegiatan pembangunan stasiun pemancar radio di Purwo¬kerto , pembangunan stasiun penyiaran televisi di Semarang , dan pembangunan stasiun pemancar televisi di Kebumen dan Ambarawa;

8)    meningkatkan prasarana pelayanan aturan yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana fisik Rumah Tahanan Sukohardjo dan pembangunan Pengadilan Agama Peka¬longan;
9)    meningkatkan fasilitas olahraga yang sanggup menyebar hingga ke wilayah tingkat II dan kecamatan , serta memajukan per-pustakaan wilayah , utamanya di wilayah tingkat II , dengan mempergunakan sumber daya wilayah dan kiprah serta masyara-kat; dan
10)    meningkatkan kesanggupan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas yang menjadi tanggung jawab pemerin¬tah daerah.
d.     Program Pengembangan Usaha Nasional Program ini meliputi upaya:
1)    mendorong kegiatan ekonomi penduduk , antara lain berupa penanaman modal swasta , tergolong PMDN dan PMA , dengan mempergunakan keunggulan komparatif daerah;
2)    meningkatkan dan mengarahkan investasi , baik PMDN maupun PMA , pada banyak sekali wilayah , sektor , dan golongan ekonomi , tergolong investasi dalam agroindustri dan agrobisnis di perdesaan , serta banyak sekali sektor jasa pendukung;
3)    menyederhanakan mekanisme dan mekanisme perizinan kegiatan dunia kerja keras di wilayah , meningkatkan penerapan etika kerja keras yang bagus untuk bikin iklim kerja keras yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan peluang berupaya , serta meningkatkan efisiensi , produktivitas , dan daya saing dunia kerja keras di daerah;
557


4)    meningkatkan pengembangan kerja keras menengah dan kecil , tergolong kerja keras informal dan tradisional lewat kekerabatan kemitraan usaha; meningkatkan jalan masuk pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan mempergunakan dana lembaga perbankan , menyerupai kredit kerja keras kecil (KUK) , kredit lazim perdesaan (Kupedes) , serta dana lembaga keuan-gan nonbank , menyerupai modal ventura;
5)    meningkatkan pembimbingan , pendidikan , training , dan magang dalam rangka kenaikan kesanggupan teknologi dan tata kelola , serta pengembangan kerja keras gres yang bersifat terobosan;
6)    meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pen-dayagunaan dana penduduk , antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR) , koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR) , dan bank perkreditan rakyat syariat (BPRS) , dan lembaga modal ventura;
7)    meningkatkan pengembangan koperasi lewat pemantapan kelembagaan koperasi , pendidikan , training dan penyuluhan koperasi , pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi , kenaikan dan ekspansi kerja keras koperasi , kolaborasi antarkoperasi dan kemitraan kerja keras , pembangunan koperasi di wilayah tertinggal , serta pengembangan informasi perkoperasian;
8)    mengembangkan metode informasi kerja keras utamanya untuk kerja keras menengah dan kecil , perihal potensi pembangunan wilayah , lewat penyediaan data serta informasi yang meliputi tenaga kerja , prasarana dan fasilitas , sumber daya alam , kelembagaan , permodalan , kemitraan , penanaman modal , dan potensi pasar; serta meningkatkan kegiatan penawaran spesial perihal potensi daerah;
9)    meningkatkan kegiatan jual beli antara lain berupa penye-lenggaraan pelayanan informasi perdagangan; kenaikan
pemasaran komoditas kuman pertanian tergolong pengembangan pasar desa dan pasar lelang; pembinaan pedagang , pebisnis , dan eksportir menengah dan kecil; kenaikan jual beli perintis; kenaikan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan kenaikan ekspor nonmigas tergolong produk agroindustri.

e.     Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja

Program ini meliputi upaya:

1)    meningkatkan efisiensi dan produktivitas penduduk di wilayah meliputi pemasyarakatan produkstivitas yang disokong dengan penyebarluasan informasi , penyuluhan , pembinaan lewat media massa , dunia pendidikan , lembaga penduduk produktivi-tas Indonesia , dan organisasi penduduk lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan lewat analisis , observasi , pengembangan , dan pengukuran produkti-vitas , serta pengembangan unit-unit produktivitas;

2)    meningkatkan kemampuan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan keperluan pembangunan lewat training institusional dan , noninstitusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu; dan pemagangan untuk membentuk tenaga kerja sanggup berdiri diatas kaki sendiri dan profesional; lewat pendayagunaan tenaga kerja terdidik , yang pelaksanaannya mengikutsertakan penduduk dan dunia usaha;

3)    meningkatkan pembinaan kekerabatan industrial yang harmonis antara pekerja dan pebisnis antara lain lewat pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan orga¬nisasi pebisnis , dan pelaksanaan uji cobs metode deteksi dini;
559


4)     meningkatkan proteksi tenaga kerja , khususnya tenaga kerja perempuan di sektor formal dan sektor informal dan perlin-dungan anak yang terpaksa bekerja.

f.     Program Penataan Ruang Daerah Program ini meliputi upaya:

1)    menyempurnakan dan menjabarkan planning tata ruang wila¬yah propinsi wilayah tingkat I dan planning tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya wilayah tingkat II , utamanya tata ruang wilayah andalan kedalam planning rinci dan kesibukan pemba-ngunan daerah;

2)    menyiapkan penatagunaan tanah bagi wilayah perbatasan Jawa Tengah-Daerah spesial Yogyakarta , maupun Jawa Tengah-Jawa Barat , dan Jawa Tengah-Jawa Timur , serta wilayah industri di koridor Semarang-Ungaran- Pekalongan-Kendal , Kudus-Semarang , dan Kartasura-Surakarta;

g.     Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan

Program ini meliputi upaya:

1)     mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri yang menitikberatkan pada kegiatan pengembangan industri yang berdaya saing besar lengan berkuasa , memperluas peluang kerja , dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; pengembangan industri di Propinsi Jawa Tengah bertumpu baik pada pe-ngembangan industri padat sumber daya alam dengan meman-faatkan teknologi yang maju , industri padat karya yang makin padat kemampuan , maupun industri yang mempergunakan sumber daya insan yang sarat teknologi dan kemampuan , yang meliputi kegiatan:

a)    pengembangan industri kecil dan menengah , tergolong industri kerajinan dan rumah tangga , dilaksanakan lewat (1) pola kemitraan kerja keras antara industri kecil , menengah dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengembangan indus¬tri perdesaan tergolong desa tertinggal; (4) pengembangan industri kecil lewat pembinaan 935 pusat industri kecil;

b)    peningkatan kesanggupan teknologi di perusahaan-perusahaan industri lewat diseminasi teknologi , pengem-bangan dan pelayanan teknologi industri , penerapan standar serta pengujian mutu produk; mendorong kemi-traan , litbang terapan antara dunia kerja keras , perguruan tinggi tinggi dan Pemerintah , dan meningkatkan kesanggupan fasilitas litbang industri , tergolong milik pemerintah;

c)    pendalaman dan penguatan struktur industri lewat pengembangan agroindustri dan industri yang berorientasi ekspor lewat pengembangan dan pemanfaatan keunggul-an komparatif wilayah antara lain industri permesinan , elektro , tekstil dan produk tekstil dan industri yang mempergunakan sumber daya insan yang berkadar tek-nologi dan kemampuan tinggi;

d)    peningkatan penawaran spesial investasi industri dan keterkaitan antarindustri dan aglomerasi industri di beberapa wilayah andalan khususnya di zona industri Tegal-Pekalongan , Cilacap , Semarang dan sekitarnya , serta Kawasan Subosuka (Surakarta , Boyolali , Sukohardjo , Karang¬anyar);

2)     meningkatkan produktivitas dan buatan sektor unggulan pertanian di Propinsi Jawa Tengah lewat pengembangan kerja keras pertanian terpadu yang berorientasi pasar yang menca¬kup tumbuhan pangan , perikanan , peternakan , dan perkebunan antara lain di wilayah Subosuka (Surakarta , Boyolali , Suko
hardjo , Karanganyar) , wilayah Semarang dan sekitarnya (Semarang , Kendal , Grobogan , Demak) , wilayah Tegal-Pekalongan dan sekitarnya (Tegal , Pekalongan , Brebes , Pemalang) , wilayah Pati-Kudus-Jepara , wilayah Cilacap dan sekitarnya , dan wilayah Banjarnegara-Purwokerto; yang antara lain meliputi kegiatan:

a)    peningkatan mutu dan luas areal intensifikasi antara lain tumbuhan padi , kedelai , jagung , sayuran , dan buah¬buahan;

b)    pengembangan kerja keras pertanian lain dan kerja keras peternakan unggas serta kerja keras perikanan kebijaksanaan daya air payau dan air tawar;

c)    peningkatan investasi agroindustri , tumbuhan hias dan ikan hias , dan kenaikan pemanfaatan pekarangan untuk tumbuhan hias dan obat;

d)    pencegahan eksploitasi sumber daya perikanan laut melebihi daya tampung lestari;

e)    pencegahan eksploitasi sumber daya perikanan laut dan pencegahan pencemaran materi pangan lewat pengem-bangan metode pengendali polusi yang berasal dari limbah industri dan rumah tangga;

3)    meningkatkan produktivitas dan buatan sektor unggulan kehutanan lewat pemantapan lokasi wilayah hutan konversi secara terpadu , pembangunan hutan rakyat dan hutan kema-syarakatan serta pengembangan kerja keras rakyat dalam mengolah hasil hutan di Propinsi Jawa Tengah.

4)    mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata , yang meliputi kegiatan antara lain:

a)    pemanfaatan potensi wisata alam di Tawangmangu , Baturaden , Dieng , Kopeng , dan wilayah lainnya;

b)    pengembangan potensi wisata budaya antara lain di Candi Borobudur , Prambanan , Gedongsongo , Dieng , wisata maritim di Pantai Cilacap , Jepara , Pemalang;

c)    pengembangan potensi wisata ziarah antara lain di Masjid Demak , Makam Sunan Kalijaga , Sunan Muria , Pangeran Samber Nyawa , Keraton , serta Museum Mangkunegaran dan Kasunanan di Surakarta;

d)    pengembangan objek dan pesona wisata peninggalan sejarah dan budaya , menyerupai Candi Borobudur , Pramba¬nan , Ratu Boko dan Keraton Solo;

e)    pengembangan objek dan pesona wisata minat khusus , yakni penyusuran di Sungai Bengawan Solo , wisata Gunung Slamet dan Merapi; serta melanjutkan pengem-bangan dan pengelolaan wilayah wisata di Baturaden;

f)    pengembangan taman wisata dan hiburan serta pem-bangunan fasilitas fasilitas di banyak sekali lokasi; dan

g)    peningkatan kiprah dan bantuan dari dunia usaha.

5)     mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan inventarisasi materi galian golongan C , lewat pengembangan pertambangan rakyat yang tersebar di seluruh Jawa Tengah; disamping itu , pengembangan pengolahan lanjutan komoditas tambang minyak , welirang , feldspar , iodium , kaolin , fosfat dan mangan; di samping itu , dilaksanakan kegiatan pemetaan geologi dan geofisika , eksplorasi air tanah , mitigasi malapetaka geologis , serta kegiatan khusus observasi gunung api;
563


peningkatan kiprah serta penduduk dalam kerja keras pertambangan kecil-kecilan (PSK) lewat wadah koperasi; serta kenaikan buatan dan penganekaragaman hasil tambang tergolong upaya pengolahan untuk komoditas tambang watu kapur , gamping dan pasir gunung api; berikutnya , di seluruh wilayah tingkat II dilaksanakan tutorial kerja keras pertambangan golongan C.
h.     Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program ini meliputi upaya :
1)     menyelamatkan hutan , tanah , dan air yang meliputi kegiatan :
a)    pengembangan dan pembangunan Taman Nasional Kepu-lauan Karimun Jawa;
b)    perbaikan , pemeliharaan , pengawalan , dan pengem¬bangan wilayah sungai untuk DAS Citanduy , DAS Pemali Comal , DAS Serayu Luk Ulo , DAS Jratunseluna , DAS Solo , dan DAS Opak Oyo Progo;
2)     membina dan mengurus lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pengembangan pusat studi lingkungan hidup di perguruan tinggi tinggi Semarang;
3)     mengendalikan pencemaran lingkungan hidup yang meliputi kegiatan :
a)    peningkatan mutu dan fungsi Sungai Bengawan Solo dan Kali Garang;
b)    pengembangan pusat pengolah limbah materi beracun berbahaya (B3) di Semarang;
c)    pengembangan unit pengolahan limbah industri;

d)    pengendalian pencemaran pelabuhan Semarang; dan
e)    pengendalian polusi udara jawaban kegiatan transportasi , industri , dan pembangkit tenaga listrik;
4)    membina wilayah pantai yang meliputi kegiatan rehabilitasi pantai yang rusak lewat penanaman hutan bakau rakyat;
5)    merehabilitasi Lahan Kritis yang meliputi kegiatan rehabilitasi lahan kritis di areal pertanian tanah kering di DAS Citandui , DAS Pemali Comal , DAS Serayu Luk Ulo , DAS Jratunselu¬na , DAS Solo , dan DAS Opak Oyo Progo lewat bantuan pemerintah , swadaya penduduk dan dunia usaha.
i.     Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Program ini meliputi upaya :
1)    meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan pada semua jalur , jenis , dan jenjang pendidikan utamanya dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kegiatannya antara lain meliputi penyediaan prasarana dan fasilitas pendidikan serta tenaga kependidikan sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kalangan mencar ilmu Paket A , Paket B , magang dan kalangan mencar ilmu usaha; ekspansi atau kenaikan sekolah menengah kejuruan dalam banyak sekali bidang yang cocok dengan keperluan dunia kerja keras dan permintaan pembangunan daerah; pengembangan perguruan tinggi tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan keperluan daerah. Selain itu akan dikembangkan pula politek-nik keteknikan (engineering) dan tata niaga.
2)    meningkatkan ketersediaan dan mutu pelayanan kesehatan tergolong perbaikan gizi serta memperbesar dan berbagi tenaga medis seorang andal dan paramedis tergolong bidan desa ,
yang kegiatannya antara lain meliputi kenaikan penerapan metode kewaspadaan pangan dan gizi , pemberian vitamin A pada anak balita di desa tertinggal dan kenaikan status gizi murid sekolah lewat pemberian makanan aksesori bagi bawah umur SD keluarga miskin utamanya di desa tertinggal , pembangunan puskesmas 32 unit , puskesmas pembantu 669 unit , dan pengadaan puskesmas keliling 700 unit , penyeleng-garaan pendidikan bidan kesibukan A , serta pencegahan dan penanggulangan acquired immuno deficiency syndrome (AIDS);

3)    meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pelayan¬an prasarana air higienis serta meningkatkan mutu sanitasi lingkungan permukiman , yang kegiatannya antara lain meli¬puti pembangunan wilayah terpilih pusat pengembangan desa sebanyak 120 desa , penyediaan dan pengelolaan air higienis perdesaan untuk 2651 desa , serta pengelolaan air limbah perde¬saan untuk 844 desa;

4)    meningkatkan pembinaan kemakmuran sosial tergolong fakir miskin , lanjut usia , dan anak terlantar , di samping pembim-bingan dan pembinaan keluarga sejahtera , yang kegiatannya antara lain meliputi :

a)    pembinaan kemakmuran sosial fakir miskin sebanyak 23.000 kepala keluarga;

b)    pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat seba-nyak 17.370 orang;

c)    rehabilitasi sosial tunasosial sebanyak 3.200 orang;

d)    rehabilitasi dan kenaikan kelengkapan panti wredha dan panti asuhan milik pemerintah dan penduduk seba-nyak masing-masing 7 dan 19 unit;

e)    pembangunan dan rehabilitasi loka bina karya 14 unit;

f)    pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling (URSK) 3 unit;

5) mengendalikan pertumbuhan penduduk lewat kegiatan keluarga bermaksud , disokong oleh sektor terkait antara lain kesehatan , pendidikan , dan agama , serta mengarahkan perse-baran penduduk , antara lain lewat kesibukan transmigrasi , yang meliputi kegiatan:

a)    penerangan dan penyuluhan terhadap kandidat transmigran baik transmigran lazim (TU) , transmigran swakarsa berbantuan (TSB) , maupun transmigran swakarsa sanggup berdiri diatas kaki sendiri (TSM) , tergolong pelaksanaan registrasi , seleksi dan penyediaan peralatan bagi TU dan TSB;

b)    pelatihan dasar bagi 60.070 kepala keluarga kandidat transmigran dalam pengembangan wilayah gres serta penyediaan fasilitas dan fasilitas bagi TU dan TSB;

6)     meningkatkan dan memajukan nilai budaya dan seni budaya Jawa Tengah untuk memperkaya dan melestarikan khazanah budaya lokal , serta memelihara peninggalan sejarah , yang kegiatannya antara lain meliputi pemugaran Candi Plaosan , Candi Sewu , dan Mesjid Agung Klaten;

7)     meningkatkan mutu pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan anutan agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama , yang kegiatannya antara lain meliputi tutorial dan kenaikan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan fasilitas kehidupan beragama dengan mendorong kiprah serta masyarakat; penyediaan prasarana dan fasilitas pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi , baik negeri maupun swasta; serta
pembinaan kelembagaan menyerupai pondok pesantren dan tenaga penyuluh keagamaan. Secara khusus akan dijalankan pula reha-bilitasi dan penyediaan fasilitas pendidikan untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo , Semarang.



j.     Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Program ini meliputi upaya:

1)    menolong penduduk biar bisa memecahkan duduk kasus bareng lewat pembentukan kalangan swadaya di wilayah perdesaan , utamanya di desa tertinggal;
- pola kerajinan tekstil sederhana
2)    meningkatkan peranan perempuan dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera serta memajukan kerja keras yang sanggup memperbesar penghasilan keluarga , antara lain lewat pembinaan kemakmuran keluarga (PKK);

3)    meningkatkan pembinaan generasi muda lewat karang taru-na , pramuka , dan organisasi kepemudaan , yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 2.948 karang taruna;

4)    membina dan meningkatkan kesanggupan dan mutu lembaga penduduk atau organisasi nonpemerintah , yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 305 organisasi sosial , dan pembinaan tenaga kemakmuran sosial sebanyak 8.537 orang;
- pola kerajinan limbah tekstil
5)    meningkatkan pembinaan kesadaran penduduk dalam ber-bangsa dan bernegara lewat penataran Pedoman Peng-hayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) , pendidikan pendahu-luan bela negara , training dan pengorganisasian proteksi penduduk (linmas) dalam kegiatan penanggulangan tragedi , serta pembinaan penduduk terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Program ini meliputi upaya:
1)    meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kuali-tas pelayanan prasarana dan fasilitas dasar sosial dan ekonomi utamanya di 2.439 desa tertinggal , antara lain meliputi pemu-garan perumahan dan permukiman di 2.349 desa sebanyak 34.821 rumah;

2)    meningkatkan kesanggupan dan peluang berupaya masyara-kat lokal khususnya kalangan penduduk miskin dengan memajukan sejumlah kegiatan ekonomi produktif yang dikelola lewat perkoperasian dan tubuh kredit perdesaan;

3)    mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pro-gram khusus , menyerupai Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan pro-gram sektoral dan regional yang lain yang ditujukan untuk menanggulangi duduk kasus kemiskinan.
- pola kerajinan tekstil dan fungsinya
l. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan Program ini meliputi upaya:
1)     membangun prasarana dan fasilitas perkotaan secara terpadu , yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan peru-mahan dan permukiman wilayah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 60.000 unit; perbaikan dan pere-majaan wilayah perumahan dan permukiman kumal seluas 50 hektare; perbaikan lingkungan permukiman kota dan per-mukiman nelayan seluas 4000 hektare; pengelolaan air limbah untuk 72 kota sedang dan kecil; pengelolaan persampahan untuk 2 kota besar dan 24 kota sedang dan kecil; penanganan drainase untuk 2 kota besar dan 60 kota sedang dan kota kecil; penyediaan dan pengelolaan air higienis perkotaan dengan
meningkatkan kapasitas buatan air higienis sebesar 2.060 liter per detik; serta penataan kota dan penataan bangunan;
- pola produk kerajinan tekstil beserta gambarnya
2)    meningkatkan kesanggupan pengelolaan pembangunan perko-taan , yang kegiatannya antara lain meliputi pemantapan fungsi kota; pembangunan prasarana dan fasilitas kota , antara lain , di Semarang dan Tegal; pengembangan ekonomi perkotaan tergolong pembinaan sektor informal dan pebisnis kecil; kenaikan kiprah serta sosial penduduk kota; pemantapan keuangan perkotaan; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota di Semarang; penyusunan dan pengendalian pemanfaatan planning tata ruang kota dengan penyiapan kesibukan jangka menengah (PJM) perkotaan di 20 kota , penyusunan planning PJM untuk 10 wilayah andalan , dan penyusunan planning tata bangunan dan lingkungan untuk 17 kawasan; serta kenaikan pengelolaan tata kelola dan tertib aturan pertanahan di wilayah perkotaan;
- pola produk kerajinan tekstil
3)    mendukung dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di wilayah perkotaan , yang kegiatannya antara lain meliputi kenaikan konservasi wilayah budaya dan bernilai sejarah , serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

2.     Program Penunjang

Program pendukung meliputi seluruh kesibukan sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
 - fungsi kerajinan tekstil secara lazim
TABEL 47 –11
WILAYAH , SATUAN PEMERINTAHAN DAN JUMLAH PENDUDUK
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
1990 , 1993 , DAN 1998
 





Dengan adanya informasi yang kami suguhkan tentang  aneka karya kerajinan tekstil dan fungsinya

, impian kami mudah-mudahan anda sanggup terbantu dan menjadi suatu rujukan anda. Atau juga anda dapat menyaksikan rujukan lain kami juga yang lain dimana tidak kalah bagusnya perihal Cara Menentukan Ukuran Pola Baju Wanita 

. Sekian dan kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya.

buka mesin jahit :https://brainly.co.id/tugas/4770334